Perlindungan Data Konsumen, Sorotan Penegakan Hukum

Di tengah meningkatnya kebutuhan penegakan hukum berbasis data, perlindungan data konsumen menjadi perhatian bagi perusahaan yang menerima permintaan akses dari aparat. Prof Megawati Simanjuntak, Guru Besar Perilaku dan Perlindungan Konsumen IPB University, mengatakan perusahaan tetap wajib menjaga data pribadi konsumen meski terdapat pengecualian untuk kepentingan hukum.

Menurut Prof Megawati, pengecualian tersebut tidak berarti perusahaan dapat memberikan akses secara bebas. “Pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum bukan berarti perusahaan bebas memberikan akses terhadap data konsumen. Permintaan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan investigasi,” jelasnya.

Perlindungan Data Konsumen Perlu Verifikasi

Perusahaan, kata dia, seharusnya tidak serta-merta memenuhi setiap permintaan akses data. Verifikasi diperlukan untuk memastikan identitas pihak yang meminta, dasar hukum, kewenangan lembaga, serta relevansi data dengan kebutuhan penyelidikan.

Prinsip proporsionalitas juga perlu diterapkan dalam proses tersebut. Akses sebaiknya dibatasi pada data yang benar-benar diperlukan dan relevan dengan tujuan penegakan hukum. Artinya, seluruh informasi pribadi konsumen tidak harus dibuka apabila hanya sebagian data yang dibutuhkan.

“Perusahaan sebenarnya tidak wajib patuh begitu saja. Kalau permintaannya meragukan, perusahaan berhak menantangnya melalui jalur hukum,” ujar Prof Megawati.

Risiko Akses Data Tanpa Prosedur Jelas

Kehati-hatian diperlukan karena kelonggaran prosedur dapat memicu penyalahgunaan wewenang ketika akses diberikan tanpa verifikasi yang memadai. Pada sektor keuangan, tindakan terhadap rekening atau akses yang tidak tepat dapat membuat dana tertahan dan mengganggu transaksi konsumen.

Kondisi tersebut juga berisiko memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi dalam jangka panjang. Di sisi lain, prosedur yang jelas dapat memberi kepastian bagi perusahaan saat menghadapi permintaan data dari aparat.

Prof Megawati menilai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan konsumen perlu dibangun melalui mekanisme yang transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Menjaga hak konsumen bukan berarti menghambat penegakan hukum. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap akses terhadap data dilakukan berdasarkan kewenangan, kebutuhan, dan prosedur hukum yang jelas,” pungkasnya.

Baca berita lain di Pendidikan