TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
BANTUL

Peta Proses Bisnis Disusun Bappeda Bantul

peta proses bisnis
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (12/12/2024)
Lokasi
Waroeng Omah Sawah, Miri Timbulharjo Sewon Bantul
Pelaksana
Sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul
Narasumber
Kusnanto, S.Si, M.I.P
Regulasi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018

Sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul menggelar workshop penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) pada Kamis (12/12/2024). Kegiatan yang membahas dokumen tersebut pascapenyederhanaan birokrasi itu berlangsung di Waroeng Omah Sawah, Miri, Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Bappeda, Novi Astuti, ST, MT. Pesertanya merupakan perwakilan dari masing-masing bidang dan sekretariat Bappeda. Kegiatan tersebut menghadirkan Kusnanto, S.Si, M.I.P dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul sebagai narasumber.

Dasar penyusunan dokumen

Penyusunan dokumen mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Untuk Kabupaten Bantul, penyusunannya juga berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam pemaparan materi, proses bisnis diibaratkan seperti motor yang memiliki buku pedoman pemilik. Dokumen tersebut menggambarkan hubungan kerja antarunit organisasi secara efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja sesuai tujuan organisasi serta keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Fungsi peta proses bisnis dan SOP

SOP dijelaskan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk mengatur proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, termasuk bagaimana dan kapan kegiatan dilakukan serta di mana dan oleh siapa kegiatan tersebut dijalankan.

Dokumen ini disusun agar instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Dokumen tersebut juga memudahkan komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal mengenai proses untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Selain itu, dokumen tersebut menjadi aset pengetahuan yang mendokumentasikan proses organisasi secara rinci. Aset tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, sekaligus penilaian kinerja.

Baca berita lain di Bantul