Pemkot Yogyakarta Perkuat Hubungan Industrial

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) memperkuat hubungan industrial melalui kegiatan Diseminasi Sarana Hubungan Industrial. Kegiatan itu diikuti 90 perwakilan perusahaan dan berlangsung di The Alana Malioboro Hotel, Kota Yogyakarta, Kamis (13/11).

Kegiatan tersebut dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono. Diseminasi digelar untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan industrial menghadapi perubahan regulasi

Yunianto mengatakan, diseminasi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah memperkuat hubungan industrial di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

“Hubungan industrial bukan sekadar relasi antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi sistem yang bertumpu pada asas kebersamaan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan hak-hak pekerja,” kata Yunianto.

Menurut dia, struktur ekonomi Kota Yogyakarta yang ditopang sektor UMKM, jasa, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif membutuhkan ekosistem kerja yang kondusif, bebas konflik, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, dan menindak pelanggaran. Pengusaha dan pekerja menjalankan fungsi kemitraan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga ketertiban kerja.

Forum komunikasi pemerintah, pengusaha, dan pekerja

Sekretaris Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Gunawan Adhi Putra, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Forum itu juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi hubungan industrial.

“Diseminasi ini tidak hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga menjadi ajang komunikasi dan berbagi inspirasi antara pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah. Aspirasi yang muncul nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan ke depan,” ujar Gunawan.

Gunawan menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 60.000 pekerja dan 1.700 perusahaan aktif di Kota Yogyakarta. Ia mengatakan, kegiatan tersebut diarahkan agar seluruh pihak memahami mekanisme dan dampak penerapan aturan ketenagakerjaan sehingga hubungan kerja berjalan sinergis dan berkeadilan.

Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Arif Hernawan, berharap kegiatan itu memberi solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Menurut dia, undang-undang ketenagakerjaan idealnya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus mendukung pertumbuhan investasi serta kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Baca berita lain di Yogyakarta