TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
BATANG

Uji Konsekuensi Informasi Publik Digelar Diskominfo Batang

uji konsekuensi
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (6/11/2025)
Lokasi
Diskominfo Batang, Kabupaten Batang
Pelaku
Diskominfo Kabupaten Batang
Narasumber
Puji Setiyowati dan Ermy Sri Ardhyanti
Dasar hukum
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang menggelar uji konsekuensi informasi publik di Diskominfo Batang, Kabupaten Batang, Kamis (6/11/2025). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengecualian informasi publik ditetapkan secara benar dan cermat, bukan berdasarkan asumsi.

Uji konsekuensi tersebut juga diarahkan untuk menyeimbangkan perlindungan kepentingan publik dengan kerahasiaan data. Proses ini menjadi bagian dari evaluasi badan publik sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan dari akses masyarakat.

Uji konsekuensi mengacu aturan keterbukaan informasi

Sekretaris Diskominfo Batang Puji Setiyowati mengatakan, uji konsekuensi wajib dilakukan badan publik untuk memastikan informasi yang akan dikecualikan telah melalui pertimbangan matang. Evaluasi itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Di Kabupaten Batang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbentuk pada tahun 2010 yang mana pengampunya adalah Diskominfo selaku PPID Utama. Dengan adanya uji konsekuensi, nanti kita akan menyusun daftar informasi yang dikecualikan,” kata Puji.

Komisi Informasi jelaskan tiga waktu pengujian

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Ermy Sri Ardhyanti menjelaskan, uji konsekuensi dapat dilakukan dalam tiga kategori waktu. Pengujian bisa dilakukan sebelum ada permohonan informasi publik, saat permohonan diajukan, atau ketika penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

Menurut Ermy, pengujian konsekuensi dilakukan PPID setelah mendapat persetujuan pimpinan badan publik. Ia menyampaikan, proses tersebut dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam menetapkan informasi yang dikecualikan dari akses publik.

Baca berita lain di Batang