PMII Rembang Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang menggelar demo tolak kenaikan BBM bersubsidi di depan gedung DPRD Rembang, Kamis (8/9). Aksi tersebut digelar untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang baru-baru ini ditetapkan.

Para mahasiswa berorasi sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tulisan penolakan kenaikan harga BBM. Massa aksi bahkan memblokade jalan pantura di depan gedung DPRD Rembang setelah mereka tidak diizinkan masuk ke ruang rapat paripurna untuk menyampaikan tuntutan. Suasana demo tolak kenaikan BBM tersebut sempat memanas ketika massa memutuskan bertahan di jalan utama hingga tuntutan mereka didengar langsung oleh pejabat daerah.

Melihat aksi tersebut, Ketua DPRD bersama para wakilnya, didampingi Bupati Rembang, mendatangi mahasiswa yang berorasi di jalan pantura. Tuntutan mahasiswa disampaikan langsung kepada pimpinan daerah dan anggota dewan di bawah terik matahari, karena mahasiswa menolak jika hanya perwakilan yang diizinkan masuk ruang paripurna.

Enam Tuntutan PMII dalam Demo Tolak Kenaikan BBM

Ketua Pengurus PMII Cabang Rembang, Farid Muhammad Nur Azmi, menyampaikan ada enam tuntutan dalam aksi tersebut. Di antaranya PMII Rembang menolak tegas kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi, menuntut transparansi pengelolaan belanja subsidi dan kompensasi energi, serta meminta pemerintah mengontrol distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Seluruh tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk penolakan resmi PMII Rembang terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“PMII Rembang mendesak agar DPRD Kabupaten Rembang berserta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengawal pernyataan ini. Serta ikut aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” imbuhnya.

Bupati dan DPRD Tanggapi Demo Tolak Kenaikan BBM

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi tersebut bisa disinkronkan dengan keputusan pemerintah agar lebih sempurna. “Saya kira aspirasinya juga rasional, kami dari pemerintah Kabupaten tentu akan menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui Pak Gubernur atau melalui DPRD. Saya kira tidak masalah untuk menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan, mengatakan enam tuntutan yang disampaikan PMII Rembang bakal diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Tuntutan itu telah diterima dan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, Bupati Rembang, dan anggota dewan. “Akan kita teruskan ke pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Presiden dan Ketua DPR RI,” tandasnya. Pernyataan itu menjadi penutup rangkaian aksi mahasiswa PMII Rembang di depan gedung DPRD Rembang hari itu.

Baca berita lain di Rembang