Optimalisasi IPAL SPPG Jadi Fokus Evaluasi DLH Rembang

Optimalisasi IPAL SPPG menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang setelah seluruh 68 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipastikan memiliki instalasi pengolahan air limbah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan fasilitas tersebut sesuai dengan standar teknologi terbaru Kementerian Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Rembang, Taufiq Darmawan, mengatakan IPAL merupakan salah satu syarat utama operasional SPPG. Ketentuan itu berlaku bersama dokumen lingkungan seperti SLHS maupun SL.

Optimalisasi IPAL SPPG Mengacu Kepmen LH 2760

Menurut Taufiq, tantangan saat ini bukan lagi memastikan keberadaan IPAL, melainkan memeriksa kesesuaiannya dengan regulasi terbaru. Acuannya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 2760 yang mengatur baku mutu serta standar teknologi pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah untuk SPPG.

“PR kita sekarang adalah menyesuaikan, apakah IPAL yang sudah ada di 68 SPPG itu sudah sesuai dengan standar teknologi yang ditetapkan dalam Kepmen LH Nomor 2760 atau belum,” ujarnya, Rabu (4/3).

Evaluasi terhadap IPAL yang Dibangun Mandiri

Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak IPAL dibangun sebelum DLH memberikan pendampingan teknis. Regulasi tersebut baru terbit pada akhir Oktober 2025. Karena itu, sebagian besar pengelola SPPG sebelumnya berinisiatif membangun sistem pengolahan limbah secara mandiri.

“Inisiatif yang dilakukan rata-rata masih sederhana, bahkan ada yang hanya berupa bak atau buis beton sebagai tampungan limbah,” jelas Taufiq.

DLH Kabupaten Rembang selanjutnya akan mengevaluasi seluruh IPAL yang telah tersedia. Pemeriksaan itu diarahkan pada kesesuaian dengan standar teknologi yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga pengelolaan limbah pada SPPG dapat berjalan optimal dan tidak mencemari lingkungan.

Baca berita lain di Rembang