Perlindungan Anak, Jepara Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui DP3AP2KB menggelar forum penguatan sinergi Forkopimda dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Gedung Shima, Kompleks Sekretariat Daerah Jepara, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini dibuka Bupati Jepara H. Witiarso Utomo bersama jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, dan pemangku kepentingan perlindungan anak.

Forum tersebut membahas penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak sekaligus mempercepat terwujudnya Kabupaten Jepara Layak Anak. Dalam kesempatan itu, Bupati Witiarso juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026.

Perlindungan Anak Butuh Kolaborasi

Witiarso mengatakan peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak. “Semoga peringatan Hari Anak Nasional benar-benar menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak Jepara berhak tumbuh dengan aman, sehat, cerdas, dan bahagia,” ujarnya.

Menurut Witiarso, anak merupakan investasi penting bagi masa depan daerah. Karena itu, kekerasan terhadap anak dan praktik perkawinan usia anak perlu ditangani bersama, bukan hanya oleh satu instansi.

Dalam paparannya, Bupati mengungkapkan terdapat 360 permohonan dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Jepara sepanjang 2025. Ia menilai angka tersebut menjadi alarm agar upaya perlindungan anak dilakukan secara lebih serius dan terintegrasi.

“Persoalan ini tidak dapat kita pandang hanya sebagai urusan keluarga atau satu perangkat daerah saja. Ini adalah persoalan pembangunan sumber daya manusia yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, hingga media,” tegasnya.

Koordinasi dan Peran Lembaga

Bupati berharap forum tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menghasilkan langkah nyata yang terukur melalui koordinasi lintas sektor. Ia menyambut gagasan pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jepara untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program perlindungan anak.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna menyampaikan dukungan lembaga legislatif melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRD akan mendorong penerapan regulasi perlindungan anak, memastikan dukungan anggaran, serta mengawasi kebijakan agar berjalan konsisten.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara menyebut Kejaksaan berperan melalui pendekatan preventif, represif, kolaboratif, dan pemulihan. Upaya preventif dilakukan lewat penyuluhan hukum, sedangkan langkah represif ditempuh melalui penegakan hukum secara profesional terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak.

Baca berita lain di Jepara