Nilai Visitasi Jepara Capai 95,85

Kabupaten Jepara memperoleh Nilai Visitasi 95,85 dalam tahap ketiga monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026. Capaian itu disampaikan setelah proses penilaian di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono, Setda Jepara, Kamis (5/11/2026). Penilaian meliputi pemaparan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta uji studi kasus terkait cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menangani permohonan informasi masyarakat.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, menerangkan bahwa nilai tersebut merupakan hasil visitasi tahap ketiga. Menurut dia, tim penilai melihat beberapa kemampuan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian materi, kesiapan dokumen, hingga respons PPID ketika menghadapi permintaan informasi. Hasil tersebut belum menjadi nilai final karena masih akan dipadukan dengan penilaian pada tahap uji publik.

“Dua tahun berturut-turut ini saya mendapatkan jatah untuk melakukan visitasi di Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan seperti tahun kemarin dapat predikat informatif. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur terus ditingkatkan,” tutur Setiawan.

Rincian Penilaian Visitasi

Dalam visitasi tersebut, Jepara memperoleh nilai 97 untuk presentasi. Pemeriksaan dokumen menghasilkan nilai 92, sementara uji studi kasus memperoleh angka 99. Tiga hasil itu menjadi dasar pembentukan Nilai Visitasi sebesar 95,85 pada rangkaian evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini.

Uji studi kasus menjadi salah satu variabel tambahan pada penilaian 2026. Melalui pengujian itu, tim menilai kemampuan PPID merespons permintaan informasi yang diajukan masyarakat. Pemohon informasi dapat berasal dari perorangan, kelompok, atau badan hukum, sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan pelayanan untuk berbagai bentuk permohonan.

Setiawan menyebut hasil visitasi tahap ketiga masih menunggu penggabungan dengan penilaian uji publik. Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 7–9 Desember 2026. Ia berharap Bupati atau Wakil Bupati Jepara hadir karena kehadiran pimpinan daerah termasuk unsur yang diperhitungkan dalam penilaian.

Keterbukaan Informasi Jadi Tanggung Jawab Bersama

Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar berharap daerahnya dapat kembali meraih predikat Informatif seperti pada 2025. Ia meminta seluruh perangkat daerah terlibat dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, termasuk dengan menyediakan data yang diperlukan masyarakat.

“Transparansi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi komitmen bersama. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujar Muhammad Ibnu Hajar.

Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar mengatakan kewajiban menyediakan informasi tidak hanya berada di tangan Diskominfo. Sebagai Atasan PPID, ia menilai pemerintah perlu memberikan informasi secara proaktif serta menjelaskan kebijakan dan pelaksanaan program kepada masyarakat. Dengan cara itu, masyarakat tidak harus selalu mengajukan pertanyaan lebih dahulu untuk memperoleh informasi.

“Harapannya, masyarakat itu tidak mencari informasi, tetapi kita yang menyediakan. Jadi jangan sampai masyarakat bertanya dulu, terus kita baru menyediakan,” ujar Ary.

Ary juga meminta setiap perangkat daerah mengaktifkan kembali situs masing-masing dan menghubungkannya dengan portal PPID. Selain itu, ia mendorong pengembangan satu dashboard untuk membantu koordinasi penyediaan informasi. Sistem tersebut diharapkan membuat masyarakat dapat mengakses data melalui satu pintu dan membantu perangkat daerah menyiapkan informasi secara lebih teratur.

Kanal Digital dan Capaian Sebelumnya

Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan menjelaskan sejumlah sarana digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik. Sarana itu mencakup portal pemerintah daerah, portal PPID, serta platform SAMUDRA yang memuat data dan informasi layanan publik.

Tenaga Ahli Keterbukaan Informasi Publik Jawa Tengah, Afrizal, menyampaikan capaian Jepara pada dua tahap awal monitoring dan evaluasi 2026. Pada tahap pertama, Jepara memperoleh skor 95,6, sedangkan tahap kedua menghasilkan nilai 84,65. Kedua capaian tersebut menjadi bagian dari rangkaian penilaian sebelum hasil visitasi tahap ketiga diketahui.

Pada 2025, Jepara meraih predikat Informatif setelah beberapa tahun berada dalam kategori Menuju Informatif. Nilai presentasi ketika itu tercatat 88, verifikasi 97, dan visitasi 94,75. Predikat tersebut diumumkan dalam Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Patra Semarang Convention Hotel pada 16 Desember 2025.

Jepara menjadi salah satu dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memperoleh predikat tertinggi tersebut. Untuk evaluasi 2026, Nilai Visitasi 95,85 masih menunggu hasil uji publik sebelum nilai akhir keterbukaan informasi ditetapkan.

Baca berita lain di Jepara