Iklan Konten Bajakan Banyak Muncul di Media Sosial

Layar media sosial yang digunakan untuk mencari informasi dan hiburan juga dapat mengarahkan pengguna ke konten ilegal. Temuan penelitian kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan (FEB UPH), Badan Perfilman Indonesia (BPI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menunjukkan iklan konten bajakan banyak ditemukan di ruang digital. Hasil riset itu dipaparkan di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, 5 November 2026.

Dekan FEB UPH, Dr. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., menjelaskan penelitian tersebut mengkaji cara masyarakat menemukan promosi pembajakan, interaksi dengan promosi itu, serta risiko finansial dan keamanan perangkat yang mereka laporkan. Riset berlangsung pada 1–31 Agustus 2026 dengan melibatkan dosen FEB UPH, Dr. Radityo Fajar Arianto dan Dr. Innocentius Bernarto.

“Persoalan pembajakan digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak cipta, tetapi juga perlu dilihat dari sisi keamanan dan perlindungan konsumen,” ujar Dr. Ugut. Ia menyebut penelitian itu diharapkan mendukung dialog dan kolaborasi untuk memperkuat perlindungan hak cipta serta keberlanjutan industri kreatif Indonesia.

Dampak Iklan Konten Bajakan bagi Pengguna

Survei daring terhadap 1.001 responden dari 32 provinsi menunjukkan 69,63 persen responden pernah mengakses konten bajakan dalam tiga bulan terakhir. Sebanyak 61,14 persen mengaku melihat promosi konten bajakan setidaknya dua hingga tiga kali dalam sepekan, sedangkan 54,65 persen pernah mengeklik iklan yang mengarahkan mereka ke situs atau konten ilegal.

Risiko yang dilaporkan tidak berhenti pada pelanggaran hak cipta. Sekitar satu dari lima responden mengaku pernah mengalami kerugian finansial setelah mengakses konten bajakan. Kerugian itu dikaitkan dengan serangan virus, malware, ransomware, hingga pencurian data pribadi, sehingga pembajakan juga berkaitan dengan keamanan perangkat dan kondisi finansial pengguna.

TikTok menjadi platform yang paling banyak disebut sebagai tempat menemukan promosi pembajakan, dengan persentase 38,26 persen. Berikutnya Facebook sebesar 32,97 persen, Instagram 32,67 persen, dan YouTube 23,98 persen. Penelitian juga menemukan indikasi sejumlah situs atau tautan yang diduga menjadi perantara akses, tetapi mekanismenya masih memerlukan pendalaman.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan Platform

Tim peneliti merekomendasikan pemerintah memfasilitasi dialog antara pencipta karya, produser, pelaku distribusi legal, instansi terkait, dan platform digital. Komdigi didorong berkoordinasi dengan platform untuk mencegah iklan yang mengarahkan pengguna ke konten bajakan, sementara DJKI diharapkan memberi panduan perlindungan hak cipta dan dokumen pelaporan.

Platform digital juga didorong memeriksa iklan sebelum ditayangkan, menurunkan materi yang terbukti memfasilitasi pelanggaran, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Sektor industri, melalui BPI, AVISI, dan APROFI, direkomendasikan memperkuat koordinasi dengan menyertakan bukti kepemilikan hak cipta, tautan promosi, tangkapan layar, waktu, dan lokasi kejadian.

Ketua Umum BPI Fauzan Zidni mengatakan platform perlu mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan layanan streaming legal. Ia menyatakan BPI, APROFI, dan AVISI siap mendukung penanganan laporan dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan.

Baca berita lain di Pendidikan