Kerja Sama Hukum Pemkab Rembang Berlaku Lima Tahun

Kerja sama hukum antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan pada Selasa (3/11/2026). Kesepakatan itu mengatur penanganan persoalan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Bupati Rembang Harno menjelaskan, kompleksitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat membutuhkan sinergi serta koordinasi. Menurutnya, Kejaksaan Negeri Rembang melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara dapat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan melalui bantuan dan pertimbangan hukum.

Harno menyebut kerja sama tersebut ditujukan untuk mendukung program pembangunan agar berjalan sesuai sasaran dan ketentuan. “Sinergi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, taat asas, dan terhindar dari permasalahan hukum,” ujar Harno.

Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Kesepakatan memberikan ruang bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menangani perkara perdata dan TUN melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pelaksanaan bantuan itu didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Kejaksaan Negeri Rembang.

Selain bantuan perkara, kerja sama mencakup pendapat hukum atau Legal Opinion, pendampingan hukum atau Legal Assistance, dan audit hukum atau Legal Audit. Ketiganya berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang perdata dan tata usaha negara.

Tindakan hukum untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, serta fasilitasi. Langkah tersebut berlaku apabila terjadi sengketa atau perselisihan antarlembaga negara maupun instansi pemerintah.

Pemulihan Aset dan Pelaksanaan Kesepakatan

Ruang lingkup kerja sama juga mencakup pemulihan aset Pemerintah Kabupaten Rembang yang dikuasai pihak ketiga dan mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi. Setiap permintaan bantuan, pertimbangan, atau tindakan hukum harus diajukan secara tertulis bersama dokumen terkait.

Nota kesepakatan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Harno meminta pelaksanaan kerja sama diteruskan melalui langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan setelah penandatanganan dokumen.

Baca berita lain di Rembang