SPPG Jepara Belum Beroperasi, Delapan Dapur Disuspensi

SPPG Jepara masih menghadapi hambatan operasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Wakil Bupati Jepara sekaligus Ketua Satgas MBG, M. Ibnu Hajar, menyatakan kelanjutan operasional sejumlah dapur menunggu kebijakan Badan Gizi Nasional Pusat. Dari sekitar 180 hingga 200 unit yang direncanakan, sekitar 50 SPPG belum beroperasi dan delapan dapur berada dalam status suspensi.

M. Ibnu Hajar menjelaskan pemerintah daerah belum bisa menentukan sendiri keberlanjutan operasional SPPG. Kebijakan utama program tersebut berada di tingkat pemerintah pusat melalui BGN Pusat. Karena itu, keputusan mengenai unit yang belum berjalan maupun dapur yang disuspensi masih menunggu regulasi lanjutan. Penjelasan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan Satgas MBG di Jepara.

“Kelanjutan operasional SPPG ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan regulasi dari BGN Pusat. Pemerintah daerah belum bisa mengambil keputusan sendiri karena kebijakannya bersifat terpusat,” kata Ibnu Hajar, Kamis (29/10/2026).

Kebijakan pusat menentukan operasional SPPG

Menurut Ibnu Hajar, rencana pengembangan layanan MBG di Jepara belum seluruhnya berujung pada pembukaan dapur. Dari ratusan SPPG yang masuk dalam perencanaan, baru satu unit yang dijadikan proyek percontohan di tingkat kecamatan. Sementara itu, puluhan unit lain masih menanti kepastian sebelum dapat menjalankan pelayanan. Kondisi tersebut membuat SPPG Jepara belum berkembang sesuai jumlah yang direncanakan.

Angka sekitar 50 unit yang belum beroperasi menjadi bagian dari persoalan utama yang sedang dihimpun pemerintah daerah. Status itu berbeda dengan delapan dapur yang telah dinyatakan suspensi. Dapur yang masuk suspensi berkaitan dengan persoalan administrasi dan dugaan kasus keracunan. Selama status tersebut belum dicabut, operasional dan pencairan dukungan bagi dapur itu belum berjalan.

Satgas MBG juga mencatat persoalan lain di lapangan, yakni pengurangan pagu anggaran manfaat. Perbedaan alokasi terjadi di antara sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah berdekatan. Situasi itu memunculkan polemik karena sebagian sekolah masih memperoleh alokasi penuh, sementara sekolah lain mengalami pengurangan. Pemerintah daerah menilai perbedaan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial.

Pengurangan pagu memicu polemik sekolah

“Pengurangan pagu ini menimbulkan persoalan di tingkat bawah. Ada sekolah yang masih mendapatkan alokasi penuh, sementara sekolah lain di wilayah yang berdekatan justru mengalami pengurangan,” ujar Ibnu Hajar. Pernyataan itu menggambarkan dampak kebijakan anggaran terhadap pelaksanaan program di tingkat sekolah. Pagu anggaran menjadi salah satu bahan yang disiapkan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Selain anggaran, komunikasi antara sejumlah kepala SPPG dan mitra kerja belum berlangsung optimal. Hambatan komunikasi tersebut dapat mengganggu koordinasi dengan penyedia maupun pemerintah kecamatan. Dalam pelaksanaan sehari-hari, hubungan antara pengelola dapur, mitra, dan unsur pemerintahan diperlukan untuk memastikan persoalan operasional bisa segera dikenali dan ditangani sesuai kewenangan.

Delapan dapur yang berstatus suspensi tetap menjadi perhatian Satgas MBG. Ibnu Hajar menyebut dapur-dapur tersebut tidak memperoleh pencairan dana operasional maupun insentif selama status suspensi belum dicabut. Ketentuan itu membuat pengelola harus menunggu keputusan lanjutan sebelum dapat memastikan kegiatan dapur berjalan kembali. Status suspensi juga dicatat dalam pendataan kendala program di Jepara.

Data kendala disiapkan untuk evaluasi

Pemerintah daerah bersama dinas dan instansi terkait telah mengumpulkan data mengenai unit yang belum beroperasi, pengurangan pagu, serta dapur yang disuspensi. Pengumpulan itu dilakukan sebagai bahan penyusunan laporan dan evaluasi. Data tersebut mencakup kendala operasional yang ditemukan di lapangan, termasuk persoalan komunikasi yang dinilai belum lancar antara kepala SPPG dan mitra kerja.

“Kami sudah mengumpulkan berbagai data kendala di lapangan untuk disampaikan secara resmi kepada BGN Pusat. Kami juga terus mengingatkan para kepala SPPG agar membangun komunikasi yang baik dengan mitra sehingga persoalan di lapangan bisa diminimalkan,” tandasnya. Pemerintah daerah juga terus memberikan pembinaan kepada kepala SPPG untuk memperbaiki hubungan kerja dengan mitra.

Data mengenai sekitar 50 SPPG yang belum beroperasi, delapan dapur berstatus suspensi, serta persoalan pagu anggaran akan disampaikan kepada BGN Pusat. Di Jepara, baru satu SPPG yang berjalan sebagai proyek percontohan tingkat kecamatan, sedangkan unit lainnya masih menunggu kepastian kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.

Baca berita lain di Jepara