Pemeriksaan Belanja Daerah Yogya oleh BPK

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan Pemerintah Kota Yogyakarta siap menjalani pemeriksaan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang dilakukan BPK RI Perwakilan DIY. Pemeriksaan itu diawali entry meeting pada Selasa (27/10/2026) di Yogyakarta, sebelum masa tahun anggaran berjalan berakhir.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY Agustin Sugihartatik menjelaskan pemeriksaan terinci kepatuhan tersebut berlangsung selama 32 hari, mulai 26 Oktober hingga 1 Desember 2026. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2026 dengan periode pemeriksaan sampai Oktober.

“Pemeriksaan kami kali ini adalah pemeriksaan terinci. Di semester dua ini kami pilih di Pemerintah Kota Yogyakarta karena tidak semua,” kata Agustin. Ia menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan dengan pertimbangan Pemkot Yogyakarta biasanya menyerahkan laporan keuangan unaudited lebih awal dibandingkan pemerintah daerah lainnya.

Agustin memimpin pemeriksaan belanja daerah

Menurut Agustin, objek pemeriksaan mencakup belanja barang dan jasa, bantuan sosial, belanja modal gedung dan bangunan, belanja tidak terduga, hibah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Pemeriksaan bertujuan menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran pemeriksaan meliputi aspek perencanaan dan persiapan pengadaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. BPK DIY meminta data dan informasi yang dibutuhkan disediakan secara tepat waktu agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

Kesiapan OPD Pemkot Yogyakarta

Hasto mengatakan Pemkot Yogyakarta tidak menyiapkan langkah khusus karena setiap organisasi perangkat daerah telah beberapa kali menjalani pemeriksaan tematik dari BPKP. Belanja daerah dan administrasi terkait juga telah dirapikan, sementara hasilnya sudah direview Inspektorat.

“Persiapan khusus tidak ada karena masing-masing OPD itu sudah banyak yang dilakukan pemeriksaan dari BPKP. Kemudian sudah direview oleh Inspektorat,” ujar Hasto. Ia menegaskan Pemkot Yogyakarta akan menyediakan data secara transparan kepada BPK.

Hasto juga menyebut efisiensi anggaran perlu disikapi secara cermat agar penggunaan anggaran tetap berdampak meski ruang fiskal terbatas. Pemkot Yogyakarta berkomitmen membelanjakan anggaran secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Baca berita lain di Yogyakarta