PWI Jepara Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan

PWI Jepara memperkuat komitmen melindungi perempuan dan anak korban kekerasan melalui pemberitaan yang berperspektif korban. Komitmen itu diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara di Pendopo RA Kartini Jepara, Rabu (28/10/2026). Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.

Kepala DP3AP2KB Jepara Mudrikatun menjelaskan kesepakatan itu menjadi dasar kerja sama dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam pemberitaan yang berhubungan dengan kekerasan. Ketua PWI Kabupaten Jepara Septina Nafiyanti turut menandatangani kesepakatan tersebut. Kedua pihak menempatkan privasi, keselamatan, dan martabat korban sebagai perhatian dalam proses peliputan serta publikasi.

“Selama ini seluruh anggota PWI sebenarnya sudah melakukan perlindungan terhadap korban dengan tidak menyebutkan identitas korban, termasuk pada hal-hal yang mengarah pada identitas lainnya,” tegas Septina. Ia menyebut langkah tersebut dijalankan karena wartawan menaati kode etik jurnalistik. Menurut dia, MoU itu menjadi penekanan sekaligus komitmen agar kepatuhan terhadap kode etik terus dijaga.

PWI Jepara Menjaga Identitas Korban

Melalui kesepakatan itu, PWI berkomitmen tidak membuka identitas perempuan dan anak korban kekerasan dalam pemberitaan, penyiaran, maupun publikasi. Perlindungan tidak berhenti pada nama dan wajah. Berbagai keterangan lain yang memungkinkan masyarakat mengenali korban juga perlu diperhatikan sejak informasi dikumpulkan, ditulis, disunting, hingga disebarluaskan.

Data yang berpotensi membuat korban dikenali dapat berupa alamat rumah, nama sekolah, tempat kerja, akun media sosial, serta identitas anggota keluarga. Lokasi kejadian yang terlalu rinci juga termasuk informasi yang perlu dipertimbangkan. Dalam praktiknya, rincian semacam itu dapat membentuk petunjuk yang mengarah kepada korban meskipun nama dan wajah tidak dicantumkan.

Pengungkapan informasi pribadi berisiko menimbulkan stigma, perundungan, diskriminasi, dan tekanan psikologis. Risiko lain yang disebut dalam materi kesepakatan adalah kemungkinan terjadinya kekerasan berulang. Karena itu, perlindungan korban kekerasan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik.

PWI juga berkomitmen menghindari pemberitaan sensasional yang mengeksploitasi penderitaan korban. Wartawan didorong tidak menggunakan narasi yang menyalahkan korban atau menghubungkan kekerasan dengan pakaian, penampilan, pergaulan, maupun kehidupan pribadi. Arah pemberitaan yang disepakati menempatkan peristiwa dan kebutuhan perlindungan korban sebagai perhatian, bukan mengekspos sisi pribadi korban.

Perlindungan Korban Diterapkan dalam Peliputan

Komitmen itu berlaku sejak proses peliputan. Wartawan perlu mempertimbangkan kondisi psikologis dan keselamatan korban sebelum melakukan wawancara atau mengumpulkan keterangan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan cara wartawan berinteraksi, informasi yang ditanyakan, serta bagian yang akhirnya dipublikasikan. PWI Jepara menempatkan kehati-hatian itu dalam kerangka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Untuk pemberitaan yang melibatkan anak, PWI berkomitmen mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Identitas anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi yang dapat membuat anak dikenali juga perlu disamarkan, termasuk keterangan yang secara tidak langsung dapat mengarah pada identitas anak.

DP3AP2KB Jepara mendukung komitmen tersebut melalui edukasi perlindungan perempuan dan anak. Dukungan itu juga mencakup penyediaan informasi layanan pendampingan sesuai kewenangan serta koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga terkait. Peran tersebut menjadi bagian dari kerja sama agar kebutuhan perlindungan dapat dipahami dalam proses pemberitaan.

Kedua pihak sepakat membangun mekanisme koordinasi jika ditemukan pemberitaan yang diduga membuka identitas atau data pribadi korban. Langkah yang dapat ditempuh meliputi penyamaran identitas, penyesuaian bagian tertentu, koreksi pemberitaan, atau tindakan lain sesuai kewenangan masing-masing. Mekanisme itu menjadi ruang untuk menangani persoalan setelah suatu informasi dinilai berisiko bagi korban.

“Di sini, PWI dan DP3AP2KB Jepara berupaya mendorong praktik jurnalistik yang tetap memenuhi kebutuhan informasi publik tanpa mengabaikan hak privasi, keselamatan dan martabat perempuan serta anak korban kekerasan,” imbuh Mudrikatun. Pernyataan itu menegaskan arah kerja sama yang menggabungkan kebutuhan informasi publik dengan perlindungan terhadap korban.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Mudrikatun dan Septina Nafiyanti di Pendopo RA Kartini Jepara pada Rabu (28/10/2026). Kesepakatan tersebut memuat komitmen menjaga identitas korban, menghindari narasi sensasional, memperhatikan kondisi korban saat peliputan, serta membangun koordinasi untuk penyamaran atau koreksi pemberitaan bila diperlukan.

Baca berita lain di Jepara