Peta Kerawanan Desa Jepara Jelang Pilpet 2026

Menjelang pemungutan suara Pemilihan Petinggi (Pilpet) pada 3 November 2026, Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan peta kerawanan desa untuk mengantisipasi persoalan di wilayah pemilihan. Tiga desa diperkirakan masuk kategori merah, sementara desa dengan satu calon petinggi tetap dimasukkan dalam kategori kuning.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jepara, Ony Sulistijawan, menyampaikan perkembangan itu dalam kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan di Aula Museum R.A. Kartini Jepara, Selasa (27/10/2026). Acara tersebut diikuti perwakilan ormas serta menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan DPRD.

Ony menjelaskan, peta kerawanan desa telah dibahas melalui rapat bersama. Dalam pemetaan itu, kategori yang digunakan adalah merah dan kuning. Kategori hijau belum diterapkan, termasuk untuk desa yang hanya memiliki satu calon petinggi.

“Yang ada merah, kuning, hijau itu yang ada hanya merah dan kuning. Hijau sementara ini yang satu calon pun kita anggap kuning,” kata Ony.

Pemantauan wilayah dan penyelesaian sengketa

Bakesbangpol Jepara memantau perkembangan situasi melalui aparat di tingkat bawah. Pemerintah juga melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keadaan di wilayah masing-masing. Langkah itu menjadi bagian dari peta kerawanan desa yang disusun menjelang pemilihan.

Pemantauan mencakup persoalan yang berpotensi memengaruhi kondisi lapangan, termasuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Ony, sengketa pemilihan perlu diselesaikan melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu. Jika persoalan administrasi berdampak pada keamanan, aparat akan berkoordinasi untuk menangani situasi tersebut.

“Kita utamakan aparat yang di bawah untuk menginformasikan terus perkembangan situasi yang ada di wilayah situ. Kemudian pendekatan-pendekatan ke tokoh-tokoh yang ada,” ujarnya.

Pesan untuk pemilih dan calon petinggi

KBO Satintelkam Polres Jepara, Ipda Nawawi, mengingatkan agar setiap warga dapat menggunakan hak pilih tanpa tekanan atau intimidasi. Ia mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan berlangsung.

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara, menekankan kemampuan petinggi dalam memimpin pemerintahan serta mengelola anggaran desa sesuai ketentuan. Ketua Komisi A DPRD Jepara, Muhammad Haidar Zaqi Umar, meminta masyarakat menghormati perbedaan pilihan agar persaingan tidak merusak hubungan sosial yang telah terbangun.

Baca berita lain di Jepara