Tantangan kerja DIY Dibahas dalam Rakordal Triwulan III

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) Triwulan III Tahun 2026 di Gedong Pracimasana, Yogyakarta, Selasa (27/10/2026). Forum tersebut membahas tantangan kerja DIY serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY Danang Setiadi menjelaskan evaluasi pembangunan mencakup capaian makro ekonomi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyerapan Dana Keistimewaan, dan perkembangan infrastruktur strategis.

Danang menyebut berbagai kendala pelaksanaan program turut diperhatikan dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pembangunan daerah. Pembahasan Rakordal juga mencakup persoalan ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, pembangunan manusia, dan produktivitas sektoral.

Ketenagakerjaan dan Produktivitas

Rakordal mengangkat tema kebijakan ketenagakerjaan DIY yang menghubungkan target pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya menyelaraskan ketiga aspek tersebut dalam pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi dan sektor konstruksi dinilai berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Namun, kualitas pekerjaan dan pemerataan produktivitas masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Sri Sultan mengatakan pemerintah daerah perlu memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal. Ia juga menilai kolaborasi institusi pendidikan dan dunia usaha penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

Daya Beli dan Pembiayaan

Stabilitas harga pangan menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Strategi 4K dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperlukan untuk mendukung pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Pemerintah daerah turut mendorong inklusi keuangan, perluasan akses pembiayaan formal, dan digitalisasi layanan keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta memperluas kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

Evaluasi Rakordal menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan provinsi. Fokus penyelarasan itu meliputi kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Baca berita lain di Gunung Kidul