Produk Impor Nonhalal Disorot Komisi VIII

Produk impor nonhalal menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI setelah barang sejenis disebut masih banyak beredar di pasar Indonesia. Keberadaan makanan, minuman, kosmetik, serta produk fashion berbahan kulit babi dinilai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Peredaran barang tersebut juga disebut dapat berdampak pada kesehatan dan menekan keberadaan produk lokal dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid menjelaskan persoalan itu berkaitan dengan belum berjalan sebagaimana mestinya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ia menyebut aturan tersebut telah disahkan pada 17 Oktober 2014, tetapi pelaksanaannya belum memberikan dampak yang diharapkan.

“Jadi UU No 33 tahun 2014 itu ibarat hanya pajangan. Usianya sudah 12 tahun tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya,” kata Abdul Wachid di Joglo Aspirasi, Margoyoso, Kalinyamatan Jepara, Selasa (27/10/2026).

Produk impor dan lemahnya pelaksanaan aturan

Menurut Abdul Wachid, banyaknya produk impor nonhalal yang masuk ke pasar menjadi salah satu tanda bahwa aturan jaminan halal belum diterapkan secara kuat. Jenis barang yang disebut tidak hanya berkaitan dengan konsumsi sehari-hari. Kosmetik dan sepatu yang menggunakan kulit babi juga masuk dalam kelompok produk yang menjadi perhatian.

Komisi VIII DPR RI juga menemukan persoalan serupa pada barang yang diproduksi di dalam negeri. Sebagian produk lokal disebut masih beredar tanpa label halal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah penandaan dan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan barang dari luar Indonesia, tetapi juga menyentuh pelaku usaha lokal.

Abdul Wachid menilai keadaan itu merugikan masyarakat dan negara. Ia juga menyampaikan bahwa ketentuan pidana atau denda yang tercantum dalam aturan belum berjalan. Menurut dia, ketiadaan tindakan yang jelas membuat aturan yang telah disahkan belum memiliki daya dorong yang cukup untuk memastikan produk beredar sesuai ketentuan halal.

Dalam penjelasannya, Abdul Wachid membandingkan penerapan jaminan produk halal di Indonesia dengan sejumlah negara lain. Ia menyebut Amerika Serikat, Eropa, China, Timur Tengah, Australia, dan New Zealand sebagai wilayah yang telah memberlakukan aturan terkait jaminan halal.

Komisi VIII mempertanyakan kinerja BPJPH

Komisi VIII DPR RI telah mempertanyakan persoalan tersebut kepada Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Lembaga itu diketahui dipimpin Ahmad Haikal Hassan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masih ditemukannya barang yang belum memiliki label halal serta belum jelasnya pelaksanaan aturan di lapangan.

BPJPH sebelumnya mencanangkan program Wajib Halal Oktober atau WHO. Program itu dijadwalkan pada 17 Oktober 2026. Namun, menurut keterangan yang disampaikan Abdul Wachid, pelaksanaan program tersebut hingga 27 Oktober 2026 belum memiliki kejelasan yang memadai.

Situasi tersebut membuat produk impor tetap menjadi bagian dari persoalan yang disoroti Komisi VIII. Barang makanan dan minuman, kosmetik, serta fashion disebut berada dalam lingkup perhatian karena konsumen membutuhkan kepastian mengenai bahan dan proses yang digunakan dalam pembuatannya.

Abdul Wachid mengatakan sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah dilakukan sejak 2024. Meski begitu, ia menilai kegiatan tersebut belum diikuti langkah nyata. Pernyataan itu disampaikan sebagai kritik terhadap pelaksanaan aturan yang dianggap masih setengah hati dibandingkan penerapan di sejumlah negara.

Sosialisasi belum diikuti aksi nyata

Keberadaan produk lokal tanpa label halal juga menjadi catatan dalam pembahasan tersebut. Temuan itu menunjukkan cakupan persoalan meliputi barang impor dan produksi dalam negeri. Bagi Komisi VIII, pelaksanaan jaminan halal perlu terlihat pada barang yang beredar, bukan berhenti pada pengesahan aturan maupun kegiatan sosialisasi.

Abdul Wachid kembali menyoroti belum berjalannya ancaman pidana dan denda dalam UU No 33 tahun 2014. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak kepada masyarakat dan negara. Di sisi lain, program Wajib Halal Oktober yang dicanangkan BPJPH pada 17 Oktober 2026 masih disebut belum jelas sampai hari ini.

Dalam pernyataannya, wakil rakyat asal Partai Gerindra itu menegaskan bahwa sosialisasi sudah berlangsung sejak 2024, tetapi tindakan konkret belum terlihat. Kritik tersebut disampaikan di Joglo Aspirasi, Margoyoso, Kalinyamatan Jepara, pada Selasa, 27 Oktober 2026, ketika persoalan barang nonhalal kembali menjadi perhatian.

Baca berita lain di Jepara