Tiga Desa Jepara Dipetakan Rawan Pilpet 2026

Tiga Desa di Kabupaten Jepara masuk pemetaan kerawanan Pemilihan Petinggi atau Pilpet 2026. Informasi itu disampaikan Kepala Bakesbangpol Jepara Ony Sulistijawan dalam kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan di Aula Museum R.A. Kartini Jepara, Selasa (27/10/2026). Menjelang pemungutan suara pada 3 November 2026, Kejari Jepara menyoroti kesiapan calon petinggi dalam memimpin pemerintahan desa dan mengelola anggaran sesuai ketentuan hukum.

Ony menjelaskan bahwa pemetaan sementara disusun untuk membaca tingkat kerawanan di desa yang menyelenggarakan Pilpet. Ia menyebut terdapat tiga desa yang diperkirakan masuk kategori merah. Pemerintah daerah bersama aparat terkait menggunakan pemantauan wilayah, koordinasi lapangan, dan pendekatan kepada tokoh masyarakat sebagai bagian dari antisipasi terhadap persoalan selama tahapan pemilihan.

“Yang ada merah, kuning, hijau itu yang ada hanya merah dan kuning. Hijau sementara ini yang satu calon pun kita anggap kuning,” kata Ony.

Pemetaan Kerawanan Menjelang Pemungutan Suara

Tiga Desa tersebut menjadi perhatian karena pemetaan dilakukan sebelum warga memberikan suara. Ony menerangkan bahwa kategori yang digunakan dalam pemetaan sementara adalah merah dan kuning. Desa dengan satu calon petinggi tidak ditempatkan sebagai kategori hijau, melainkan tetap dianggap masuk kategori kuning dalam penilaian yang sedang berjalan.

Pemerintah daerah memantau perkembangan situasi di tingkat desa melalui informasi dari aparat di bawah. Komunikasi dengan tokoh masyarakat juga dilakukan untuk menjaga hubungan di tengah warga dan mengenali potensi konflik lebih awal. Pemantauan itu mencakup sengketa administrasi yang dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pemilihan berlangsung.

Menurut Ony, sengketa yang berkaitan dengan proses Pilpet perlu diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan jalur hukum yang berlaku. Apabila persoalan administratif kemudian berimbas pada situasi di lapangan, aparat terkait akan berkoordinasi untuk menanganinya. Penjelasan tersebut menempatkan penyelesaian administrasi sebagai langkah awal sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Sengketa itu yang pertama kan administrasi dulu harus diselesaikan. Seandainya administrasi berimbas ke situasi di lapangan tentunya kami yang bergerak,” tuturnya.

Kesiapan Calon dan Pengelolaan Anggaran Desa

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara menekankan sisi lain yang perlu diperhatikan menjelang Pilpet. Menurut dia, calon petinggi harus memahami tanggung jawab memimpin pemerintahan desa sekaligus mengelola keuangan desa. Jabatan tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta penggunaan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Agung menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemahaman terhadap aturan diperlukan agar program pemerintahan dan pembangunan berjalan berdasarkan perencanaan. Bagi Tiga Desa yang masuk perhatian dalam pemetaan, kesiapan calon petinggi tidak hanya dilihat dari kemampuan memimpin, tetapi juga dari pemahaman mengenai tata kelola dan keuangan desa.

“Petinggi harus mampu memimpin sekaligus mengelola anggaran desa sesuai ketentuan agar pemerintahan dan pembangunan berjalan secara bertanggung jawab,” ujar Agung.

Pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan dapat menimbulkan persoalan hukum dan menghambat program yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pesan Kejari ditempatkan sebagai bagian dari persiapan sebelum pemungutan suara. Petinggi terpilih nantinya memikul tanggung jawab atas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di desa masing-masing.

Selain tata kelola, keamanan warga juga menjadi perhatian. KBO Satintelkam Polres Jepara Ipda Nawawi mengingatkan agar setiap warga dapat menggunakan hak pilih tanpa tekanan maupun intimidasi. Ia mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan, termasuk di wilayah yang masuk pemetaan kerawanan.

Ketua Komisi A DPRD Jepara Muhammad Haidar Zaqi Umar mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kerukunan walaupun pilihan calon berbeda. Ia menyebut perbedaan pilihan sebagai bagian dari demokrasi dan meminta semua pihak saling menghormati. Pemungutan suara Pilpet dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026, sementara perhatian terhadap kapasitas calon petinggi dan situasi keamanan terus dilakukan.

Baca berita lain di Jepara