Endah Subekti Minta 31 Calon Lurah Rangkul Warga

Suasana pembekalan di Ruang Rapat Bangun Deso, DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul, Senin (26/10/2026), diwarnai arahan Endah Subekti kepada 31 calon lurah terpilih. Bupati Gunungkidul itu meminta mereka segera merangkul seluruh masyarakat, menjaga integritas, dan menghindari praktik korupsi setelah Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026.

Plt. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, menjelaskan pembekalan diberikan kepada calon lurah hasil pemilihan di 31 wilayah. Pilur yang berlangsung pada Sabtu (26/9/2026) itu menggunakan 230 tempat pemungutan suara (TPS) dan secara umum berjalan lancar, tertib, serta aman.

“Dari total 120.887 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 293 pemilih khusus, sebanyak 93.971 warga menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 78 persen,” papar Rakhmadian.

Endah Subekti Tekankan Konsolidasi Warga

Endah meminta para calon lurah segera melakukan konsolidasi setelah pemilihan. Menurut dia, kemenangan dalam kontestasi politik di tingkat desa merupakan amanah untuk melayani seluruh masyarakat. Perbedaan pilihan tidak boleh menghalangi warga untuk kembali bekerja sama dalam pembangunan.

Ia juga meminta pemenang pemilihan rendah hati dan merangkul warga yang belum berkesempatan. Dalam tiga bulan setelah dilantik, para lurah terpilih diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan Tahun 2027–2034. Perencanaan itu harus selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni “Gunungkidul Raya yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”.

Endah turut mengingatkan pentingnya pengelolaan APB Desa, Tanah Kas Desa (TKD), dan Sultan Ground secara transparan, tertib administrasi, serta berdasarkan dasar hukum yang jelas. Kedisiplinan aparatur, pencegahan pungutan liar dan gratifikasi, kesiapsiagaan bencana, serta perlindungan warga rentan juga menjadi perhatian.

Pembekalan Hukum bagi Calon Lurah

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Shinta Ayu Dewi RR meminta calon lurah memahami aspek hukum sejak awal masa jabatan. Hal itu mencakup penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa), penganggaran melalui APB Desa, pelaksanaan kegiatan sesuai spesifikasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Shinta menyatakan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait anggaran dan pembangunan. Kejaksaan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap memberikan pendampingan serta konsultasi hukum gratis bagi pemerintah kelurahan.

Dalam pembekalan itu, Endah juga menyoroti judi online, pinjaman online, penyalahgunaan narkoba, dan intoleransi. Ia menyebut 9.921 penerima bantuan sosial di Gunungkidul dihentikan bantuannya karena terindikasi terkait judi online. Sementara itu, pelantikan calon lurah terpilih dijadwalkan pada Kamis (26/11/2026) di Bangsal Sewoko Projo.

Baca berita lain di Gunung Kidul