Pita Cukai: AR Dituntut 6 Tahun dan Denda

Perkara pita cukai palsu memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Jepara, Selasa (20/10/2026). Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut AR, pengusaha yang menjadi terdakwa utama, dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp253,49 miliar. Tuntutan itu berkaitan dengan perkara pemalsuan pita cukai yang melibatkan tiga terdakwa.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jepara, Ahmad Zaim Wahyudi, menjelaskan bahwa tuntutan terhadap AR didasarkan pada peran terdakwa dalam pembuatan pita cukai palsu. Jaksa juga memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani AR dalam tuntutan pidana tersebut.

“Jaksa menuntut terdakwa AR dengan pidana penjara selama enam tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta denda sebesar Rp253.491.946.992,” kata Ahmad Zaim Wahyudi.

Perhitungan denda dalam tuntutan

Denda yang diminta jaksa terhadap AR disebut mencapai dua kali nilai kerugian pita cukai. Nilai kerugian yang menjadi dasar perhitungan ditaksir sebesar Rp126.745.973.496. Besaran tersebut kemudian menjadi acuan dalam penetapan denda Rp253.491.946.992 sebagaimana dibacakan dalam persidangan.

Selain tuntutan penjara dan denda, jaksa meminta agar AR tetap berada dalam tahanan. Permintaan itu tercantum bersama tuntutan pidana utama yang dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara.

Jaksa juga menguraikan ketentuan apabila denda tidak dibayar. Pembayaran harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, harta benda dan pendapatan AR dapat disita.

Aset yang disita selanjutnya dapat dilelang untuk menutup kewajiban denda. Apabila harta benda AR tidak mencukupi, jaksa menuntut adanya pidana penjara pengganti selama 730 hari. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang diajukan terhadap AR.

Dalam dakwaan, AR disebut turut serta membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai maupun tanda pelunasan cukai lainnya secara melawan hukum. Jaksa mendasarkan tuntutan pada Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta ketentuan hukum pidana yang dicantumkan dalam dakwaan tunggal.

Tuntutan terhadap MRR dan ARF

Jaksa juga mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa lain, yakni MRR dan ARF. Keduanya disebut mempunyai tugas berbeda dalam rangkaian produksi pita cukai palsu yang menjadi pokok perkara di Pengadilan Negeri Jepara.

MRR disebut berperan sebagai koordinator penempelan hologram atau penyempurnaan pita cukai palsu. Atas peran tersebut, jaksa menuntut MRR dengan pidana penjara selama tiga tahun. Masa tahanan yang telah dijalani MRR tetap diperhitungkan dalam tuntutan.

ARF juga dituntut menjalani pidana penjara selama tiga tahun. Dalam uraian perkara, ARF disebut bertugas sebagai operator mesin pencetakan pita cukai. Tuntutan terhadap ARF disampaikan bersama tuntutan untuk MRR dalam persidangan perkara tersebut.

“Terhadap terdakwa MRR dan ARF, jaksa menuntut pidana penjara masing-masing selama tiga tahun,” ujar Ahmad Zaim Wahyudi.

Jaksa menyebut tiga terdakwa itu memiliki peran berbeda. AR dikaitkan dengan pembuatan pita cukai palsu, MRR dengan penempelan hologram atau penyempurnaan, sedangkan ARF dengan pengoperasian mesin pencetak.

Barang bukti yang diminta dirampas

Selain menyampaikan tuntutan pidana, jaksa mengajukan permintaan mengenai status barang bukti. Barang yang diminta dirampas untuk negara meliputi uang tunai sebesar Rp1,4 miliar, satu unit mobil Toyota Zenix, dan empat mesin cetak.

Lembaran pita cukai palsu dalam perkara tersebut dituntut untuk dimusnahkan. Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari tuntutan jaksa mengenai barang bukti yang berkaitan dengan perkara pemalsuan pita cukai.

Sidang perkara ini dijadwalkan kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jepara pada Kamis (29/10/2026). Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa maupun penasihat hukum masing-masing.

Pembacaan pledoi menjadi kesempatan bagi AR, MRR, dan ARF untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Para penasihat hukum masing-masing terdakwa juga dapat menyampaikan pembelaan dalam agenda persidangan tersebut.

Setelah tuntutan dan pembelaan disampaikan, perkara masih menunggu putusan majelis hakim. Tuntutan jaksa yang telah dibacakan belum menjadi putusan pengadilan, sehingga penilaian mengenai kesalahan dan pidana yang dijatuhkan tetap berada pada kewenangan majelis hakim.

Para terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri selama proses persidangan berlangsung. Putusan mengenai perkara pita cukai tersebut akan ditentukan setelah seluruh tahapan persidangan yang dijadwalkan selesai.

Baca berita lain di Jepara