Nota Kesepahaman Diteken oleh Jaksa Agung, Mendagri, Kapolri

Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang pengaduan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penandatanganan berlangsung di Hotel Borobudur, Rabu (25/1/2023).

Jaksa Agung menyampaikan, penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan bentuk upaya meneguhkan komitmen tentang pentingnya membangun kerja sama serta sinergitas lintas sektoral, khususnya di antara tiga lembaga pemerintah tersebut.

Koordinasi APIP dan APH Jadi Esensi Kesepakatan

“Esensi dari kesepakatan ini untuk memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Jaksa Agung.

Ia menuturkan, sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi menjadi kata kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak saat menangani laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuannya, memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur.

Kesepakatan Wujudkan Peradilan Cepat dan Biaya Murah

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah yang paling tepat untuk menegaskan kesamaan tekad dan semangat dalam hal pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab penyelenggaraan Pemda,” kata Jaksa Agung.

Ia menambahkan, kesepakatan ini merupakan perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, agar penyelesaian perkara berjalan efisien dan efektif. Menurutnya, implementasi asas tersebut penting dilakukan tanpa mengesampingkan prosedur dalam mencari kebenaran dan keadilan suatu perkara.

Baca berita lain di Jepara