TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
BREBES

Warsito Dorong Penguatan PPID Desa Brebes

penguatan PPID desa
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Lokasi
Aula Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes
Pelaku
Warsito Eko Putro
Peserta
Puluhan admin PPID desa se-Kabupaten Brebes

Pengelolaan informasi publik di tingkat desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes melalui penguatan PPID desa. Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi PPID Desa di Aula Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperbaiki pelayanan informasi publik di desa.

Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes Warsito Eko Putro membuka rapat yang diikuti puluhan admin PPID desa se-Kabupaten Brebes. Ia menghadirkan Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardiyanti, sebagai narasumber.

Warsito meminta peserta menyimak materi dengan serius dan terlibat dalam diskusi. Ia juga mengingatkan peserta agar menyampaikan pertanyaan apabila masih ada bagian pembahasan yang belum dipahami.

“Jangan ragu untuk bertanya,” kata Warsito. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan itu dapat diterapkan pada pengelolaan PPID di desa masing-masing.

Rakor Bahas Tata Kelola Informasi

Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinkominfotik Kabupaten Brebes Taufan Haqiqi menjelaskan bahwa rakor membahas peningkatan kemampuan pengurus PPID desa. Pembahasan meliputi pendataan, penyimpanan, pendokumentasian, serta pelayanan permohonan informasi dari masyarakat.

Materi kegiatan bertajuk Keterbukaan Informasi Desa: Regulasi dan Praktik. Materi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintahan desa.

Keterbukaan Informasi Desa

Ermy Sri Ardiyanti menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban hukum. Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi dasar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Baca berita lain di Brebes