PP IRNA Soroti Pemetaan Wilayah Rawan Narkoba

PP IRNA menilai pemetaan wilayah rawan narkoba perlu segera diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Langkah yang didorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu dinilai dapat membantu melihat perbedaan tingkat kerawanan di setiap daerah. Dengan gambaran tersebut, penanganan tidak hanya menggunakan pola umum, tetapi menyesuaikan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Sekretaris Jenderal PP IRNA, Prayoga, menjelaskan pemetaan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah ketika menentukan prioritas. Ia menilai kebijakan antinarkotika perlu disusun berdasarkan data, riwayat persoalan, serta keadaan faktual setiap wilayah agar langkah yang diambil lebih terarah.

“PP IRNA mengapresiasi langkah Kapolri yang mendorong pemetaan wilayah rawan narkoba. Pemetaan ini penting agar penanganannya tidak dilakukan secara umum saja, tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah,” ujar Prayoga di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pemetaan perlu memuat kondisi daerah

Menurut Prayoga, pemetaan tidak cukup hanya mencatat lokasi yang dianggap rawan. Informasi yang disusun perlu menggambarkan situasi narkotika secara lebih menyeluruh, termasuk riwayat kasus penyalahgunaan, jalur distribusi, keberadaan jaringan peredaran, dan tingkat kerentanan masyarakat. Data itu diharapkan dapat membantu menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan persoalan di masing-masing daerah.

Kelompok generasi muda menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan informasi. Mereka dinilai berada dalam posisi rentan terpapar penyalahgunaan narkotika. Karena itu, data kerawanan perlu dihubungkan dengan upaya pencegahan yang dapat menjangkau lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Prayoga menyebut hasil pemetaan harus memberikan gambaran faktual mengenai tempat, pola peredaran, dan kelompok yang berpotensi terdampak. Dengan informasi tersebut, aparat dan pemerintah dapat menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar menetapkan suatu wilayah sebagai daerah rawan tanpa tindak lanjut.

Ia juga mendorong koordinasi lintas sektor setelah data pemetaan tersedia. Pihak yang perlu dilibatkan meliputi kepolisian, Badan Narkotika Nasional atau BNN, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan. Kerja bersama itu diperlukan untuk menghubungkan penegakan hukum dengan kegiatan pencegahan di tengah masyarakat.

PP IRNA menyoroti cairan vape

Perhatian PP IRNA tidak hanya tertuju pada wilayah rawan. Organisasi tersebut juga menyoroti perkembangan modus penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik atau vape. Prayoga menyebut cairan vape berpotensi mengandung narkotika maupun zat psikoaktif baru sehingga peredarannya perlu dicermati.

Perangkat vape mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan anak muda. Kondisi itu membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap cairan yang digunakan. Dugaan kandungan berbahaya tidak dapat ditentukan hanya dari bentuk atau penggunaan perangkat, melainkan harus ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai masyarakat, khususnya generasi muda, tidak menyadari bahwa cairan vape yang digunakan ternyata mengandung zat narkotika. Edukasi dan pengawasan harus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penyalahgunaan yang terus berkembang,” kata Prayoga.

Pengawasan peredaran cairan vape, kata Prayoga, perlu berjalan beriringan dengan edukasi. Masyarakat harus memperoleh pemahaman mengenai kemungkinan risiko penyalahgunaan, sedangkan pengawasan dibutuhkan untuk mengantisipasi produk yang diduga memuat zat narkotika atau zat berbahaya lainnya.

Koordinasi dalam pengawasan vape perlu melibatkan kepolisian, BNN, instansi yang berwenang mengawasi peredaran produk, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan berbagai unsur itu diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi sekaligus membantu memastikan setiap dugaan ditangani melalui pemeriksaan yang sesuai.

Data harus diterjemahkan menjadi pencegahan

Prayoga menegaskan pemetaan wilayah rawan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Data tersebut perlu diterjemahkan menjadi program pencegahan yang terukur dan berkelanjutan. Selain lokasi, pemetaan juga perlu memperhatikan modus peredaran serta kelompok yang rentan terpapar agar kebijakan yang disusun memiliki sasaran yang jelas.

Program pencegahan yang didorong mencakup penguatan edukasi bahaya narkoba di sekolah dan kampus. Pengawasan lingkungan juga perlu ditingkatkan, disertai mekanisme pelaporan masyarakat yang mudah diakses. Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat mengenali kerawanan dan menyampaikan indikasi peredaran melalui jalur resmi.

Tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam membangun kesadaran publik. Pendekatan sosial dan keagamaan dinilai dapat memperkuat ketahanan keluarga serta mendorong kepedulian terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

“Penanganan narkoba membutuhkan kerja bersama. Aparat memiliki peran dalam penegakan hukum, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan program pencegahan, sedangkan masyarakat dapat membantu mengenali kerawanan di lingkungannya dan melaporkan indikasi peredaran melalui jalur resmi,” imbuh Prayoga.

PP IRNA berharap pemetaan wilayah rawan narkoba dan peningkatan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan vape dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan narkotika yang berkelanjutan. Dukungan data yang akurat, koordinasi lintas lembaga, pengawasan yang tepat, dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman narkotika.

Baca berita lain di Nasional