Penanggulangan Kemiskinan: Perangkat Diminta Aktif

Wakil Bupati Sragen Suroto meminta perangkat desa dan kelurahan lebih mengenali kondisi warga serta ketentuan penerima bantuan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Pesan itu disampaikan dalam dialog bersama perangkat wilayah Kelurahan Plumbungan, Puro, Kroyo, dan Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Senin (12/10/2026).

Suroto menerangkan bahwa pertemuan tersebut membahas sasaran, persyaratan, dan tata cara sejumlah program pemerintah daerah. Forum itu juga dimanfaatkan untuk menerima informasi mengenai hambatan yang muncul saat program dijalankan di lapangan.

Materi dialog antara lain pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kelompok yang memenuhi ketentuan. Penerimanya meliputi masyarakat kurang mampu, veteran, guru berpenghasilan rendah, dan penyandang disabilitas. “Khusus masyarakat kurang mampu, sasaran pembebasan PBB adalah warga yang masuk desil 1 sampai 3,” jelas Suroto.

Kriteria bantuan perlu dipahami perangkat wilayah

Suroto meminta perangkat wilayah memahami ketentuan penerima agar penjelasan kepada masyarakat tidak menimbulkan kekeliruan. Ia juga menyampaikan bahwa pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau Dandan Omah kini memiliki persyaratan yang lebih mudah.

Calon penerima program RTLH tidak wajib menyerahkan sertifikat tanah. Dokumen tersebut bisa digantikan surat pernyataan dari pemilik tanah yang menyatakan lahannya boleh ditempati penerima bantuan. “Kami ingin memastikan tidak ada hambatan administrasi, yang menghalangi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” tegas Suroto.

Camat Karangmalang Dani Wahyu Setiawan menyatakan akan meneruskan hasil dialog melalui sosialisasi kepada desa-desa lain. Pengarahan kepada kepala desa, termasuk dalam apel pagi, akan digunakan untuk menyebarkan informasi sampai ke tingkat RT. “Harapannya, perangkat desa semakin memahami program pemerintah daerah, sehingga informasi dan manfaatnya bisa tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca berita lain di Jawa Tengah