BLT DBHCHT Jepara Diterima 4.813 Penerima

BLT DBHCHT disalurkan Pemerintah Kabupaten Jepara kepada 4.813 buruh pabrik rokok dan petani tembakau di Gedung Serbaguna Klenteng Hian Thian Siang Tee, Kecamatan Welahan, Rabu (7/10/2026). Bantuan Tahun 2026 itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar kepada perwakilan penerima. Penyaluran tersebut menyasar masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tembakau dan industri hasil tembakau.

Penyaluran BLT DBHCHT itu menjadi bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tembakau. Pemerintah Kabupaten Jepara menyalurkan bantuan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan yang diikuti perwakilan buruh pabrik rokok dan petani tembakau.

Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa BLT DBHCHT harus disalurkan secara tertib sesuai ketentuan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait, menurut dia, memiliki tanggung jawab memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan. Penjelasan itu disampaikan dalam kegiatan penyaluran bantuan yang berlangsung di Kecamatan Welahan.

“Penyaluran ini harus kita jaga bersama agar tepat sasaran, tepat jumlah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ibnu Hajar. Ia menyampaikan pesan tersebut ketika bantuan diserahkan secara simbolis. Pernyataan itu menekankan empat hal yang harus dijaga dalam proses penyaluran, yakni sasaran penerima, jumlah bantuan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

BLT DBHCHT Menjangkau Buruh dan Petani

Dari 4.813 penerima, sebanyak 4.772 orang merupakan buruh pabrik rokok. Sebanyak 41 penerima lainnya tercatat sebagai petani tembakau. Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa penerima bantuan berasal dari dua kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan sektor hasil tembakau. Pemerintah Kabupaten Jepara menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam kelompok tersebut.

Setiap penerima memperoleh Rp600.000. Nilai itu merupakan akumulasi bantuan Rp300.000 per bulan untuk dua bulan. Bantuan disalurkan dalam satu rangkaian kegiatan yang digelar pemerintah daerah pada 7 Oktober 2026. Bagi penerima, besaran tersebut menjadi dukungan untuk kebutuhan sehari-hari. Materi penyaluran juga menempatkan bantuan sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Total anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk penyaluran BLT DBHCHT tahun ini mencapai sekitar Rp2,88 miliar. Nilai anggaran itu berkaitan dengan jumlah penerima yang mencapai ribuan orang serta besaran bantuan yang diterima masing-masing penerima. Dana tersebut berasal dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendukung masyarakat yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.

Pemkab Jepara berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat langsung bagi buruh pabrik rokok dan petani tembakau yang tercatat sebagai penerima. Bantuan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tembakau dan industri hasil tembakau.

Kriteria BLT DBHCHT bagi Penerima

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Jepara menetapkan kriteria bagi masyarakat yang menerima BLT DBHCHT. Ketentuan itu dibuat agar bantuan diberikan kepada kelompok yang sesuai persyaratan. Untuk buruh pabrik rokok, salah satu syaratnya adalah memiliki masa kerja lebih dari 10 bulan. Penerima juga harus bekerja pada pabrik rokok yang telah beroperasi lebih dari satu tahun.

Status pekerja yang dapat masuk kriteria tidak hanya buruh tetap. Buruh paruh waktu dan tenaga borongan juga dapat menjadi penerima sepanjang pekerjaan mereka berkaitan langsung dengan proses produksi. Ketentuan tersebut membedakan pekerja yang berada di lini produksi dengan pekerja pada bagian lain. Pekerja distributor, marketing, sales, dan tenaga pemasaran tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan.

Pemerintah daerah menekankan bahwa persyaratan tersebut diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran. Pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi hasil tembakau menjadi kelompok yang diperhitungkan dalam penetapan penerima. Sementara itu, pekerjaan yang berada di luar proses produksi tidak masuk dalam ketentuan. Pemkab Jepara memakai kriteria tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan penyaluran kepada buruh pabrik rokok.

Kriteria tersebut berlaku sebagai dasar penentuan penerima dari kelompok buruh pabrik rokok. Masa kerja, usia operasional pabrik, serta keterkaitan pekerjaan dengan proses produksi menjadi bagian dari persyaratan yang diperhatikan. Dengan ketentuan itu, bantuan diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kelompok penerima sesuai aturan penyaluran BLT DBHCHT.

Ibnu Hajar mengatakan perhatian pemerintah kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut dia, perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan sektor tembakau juga termasuk tanggung jawab pemerintah. “Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh perlindungan dan perhatian,” katanya.

Penyaluran BLT DBHCHT tahun 2026 di Jepara menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memanfaatkan dana bagi hasil cukai untuk masyarakat yang berada dalam ekosistem industri hasil tembakau. Pemkab Jepara berharap bantuan Rp600.000 dapat membantu kebutuhan sehari-hari buruh dan petani penerima. Pemerintah daerah juga menekankan transparansi agar bantuan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat sesuai ketentuan.

Baca berita lain di Jepara