Pelayanan FKTP Diperkuat Pemkot Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan FKTP dengan mendorong digitalisasi di klinik pratama. Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi yang berlangsung di Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (6/10/2026). Digitalisasi diarahkan untuk memudahkan akses layanan serta meningkatkan mutu dan ketepatan pengelolaan data kesehatan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menjelaskan, penerapan transformasi digital pelayanan kesehatan memerlukan keterlibatan klinik pratama dan seluruh unsur penyelenggara layanan. Menurut dia, kolaborasi diperlukan agar setiap klinik memiliki pemahaman yang sama, komitmen bersama, dan langkah tindak lanjut dalam menjalankan digitalisasi.

“Saya berharap setelah kegiatan ini terdapat komitmen yang jelas, pemahaman yang sama, serta langkah tindak lanjut yang konkret dalam pelaksanaan digitalisasi di masing-masing klinik pratama,” kata Wawan saat sosialisasi.

Penguatan pelayanan FKTP

Wawan menyampaikan, digitalisasi pelayanan FKTP juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan data kesehatan. Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan kesehatan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan. Pengelolaan data menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan FKTP di klinik pratama.

Ia menambahkan, keamanan dan kerahasiaan data pasien perlu menjadi perhatian dalam penerapan sistem digital. Petugas harus memahami kewenangan akses, keamanan akun, perlindungan data, dan ketentuan pengelolaan rekam medis. Tata kelola yang baik diharapkan mendukung pelayanan FKTP yang bermutu, cepat, aman, transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Integrasi sistem kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Eko Rahmadi mengatakan integrasi sistem informasi kesehatan, termasuk optimalisasi platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, membuat seluruh FKTP perlu beradaptasi.

Eko menjelaskan, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian, yaitu integrasi rekam medis elektronik, kemudahan akses masyarakat, serta penguatan tata kelola dan keamanan data. Rekam medis elektronik memungkinkan riwayat kesehatan pasien dicatat secara digital, real-time, mudah, dan terintegrasi antar fasilitas pelayanan.

Penerapan sistem tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perubahan budaya kerja. Dukungan itu diperlukan agar proses digitalisasi di klinik pratama dapat berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan untuk akreditasi klinik

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Waryono mengingatkan kewajiban pelaporan Indikator Nasional Mutu dan Indikator Keselamatan Pasien sebagai syarat akreditasi paripurna. Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 85 klinik pratama di Kota Yogyakarta.

“Untuk akreditasi, INM dan IKP itu wajib, kalau mau paripurna,” ucap Waryono.

Baca berita lain di Yogyakarta