Pengawasan OOT Diintegrasikan BPOM dan Kemenkes

Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan OOT melalui integrasi sistem BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam SATUSEHAT Logistik. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III Tahun 2026 di Hotel Novotel Bogor, Selasa (6/10/2026).

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa penguatan pengawasan OOT dan obat makanan perlu didukung kebijakan kesehatan berbasis manfaat dan risiko. Ia menyoroti obat-obat tertentu yang bukan termasuk narkotik, tetapi dapat memberikan dampak psikotropik jika digunakan tidak sesuai peruntukannya, terutama oleh anak-anak muda.

“Kita tahu bahwa obat-obat tertentu itu bukan obat narkotik, tetapi memberikan dampak psikotropik, [yang] jika digunakan tidak sesuai semestinya akan berbahaya, khususnya bagi anak-anak muda,” tutur Taruna Ikrar. “Hari ini kita putuskan, kita satukan aplikasi BPOM dan Kemenkes dalam SATUSEHAT Logistik,” lanjutnya.

Integrasi pengawasan OOT dalam SATUSEHAT Logistik

Rapat KKSK turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Dalam panel yang dipimpin Menteri Kesehatan, para pimpinan lembaga membahas kebijakan pemanfaatan kratom berdasarkan kajian manfaat dan risiko, kapitasi berbasis kinerja, serta perkembangan task force Koordinasi Antar Penyelenggaraan Jaminan. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri menyebut kratom masih berada dalam persimpangan kebijakan karena berpotensi dikembangkan, tetapi belum memiliki kerangka kebijakan nasional yang utuh.

Pembahasan kratom mencakup pemanfaatannya sebagai bahan baku dan ekstrak dengan dukungan bukti ilmiah, standardisasi, serta kerangka regulasi. Menteri Kesehatan mengatakan kratom dapat dihilirisasi menjadi obat dan meminta penelitian serta pengembangan lebih lanjut, termasuk uji klinis untuk beberapa indikasi seperti efek analgesik dan pengurangan kecanduan opiat.

Rencana pembiayaan obat bahan alam

Rapat juga membahas rencana pemanfaatan obat bahan alam dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu tindak lanjutnya adalah pilot project simulasi pembiayaan kapitasi obat bahan alam pada puskesmas dan klinik pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, BPOM dan Kemendukbangga menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Pada kesempatan yang sama, 25 perusahaan asuransi dan 15 rumah sakit, termasuk BPJS Kesehatan, menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendukung efektivitas pembiayaan pelayanan kesehatan.

Baca berita lain di Kesehatan