Rokok Ilegal di Jepara Ditekan Lewat Edukasi Warga

Rokok ilegal menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Jepara, Bea Cukai Kudus, dan Diskominfo Jepara dalam edukasi masyarakat melalui dialog interaktif di Studio Radio R-Lisa FM Jepara, Selasa (6/10/2026). Kegiatan itu mendorong warga ikut mengenali produk yang melanggar ketentuan cukai serta menyampaikan laporan jika menemukan dugaan peredarannya di lingkungan masing-masing.

Helena Sheila Arkisanti, perwakilan Kejari Jepara, menjelaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Ia menyebut masyarakat memiliki peran penting untuk membantu pencegahan, mengenali produk yang mencurigakan, dan memberikan informasi kepada instansi berwenang ketika menemukan dugaan pelanggaran.

“Peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana. Tentunya hal ini menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan penerimaan negara,” ujar Helena dalam dialog tersebut. Menurut dia, persoalan cukai perlu dipahami sebagai urusan bersama karena produk tembakau tanpa pemenuhan kewajiban dapat membuat potensi penerimaan negara tidak terpenuhi.

Edukasi warga dalam dialog Gempur Rokok Ilegal

Dialog interaktif bertajuk “Gempur Rokok Ilegal” itu disiarkan langsung dari studio radio di Jepara. Kegiatan tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT. Kejari Jepara hadir melalui Helena, sedangkan Bea Cukai Kudus diwakili Muh Aziz Munawar Adi dan Diskominfo Jepara diwakili Kepala Bidang Komunikasi Makhlaufi Akhyar.

Helena menerangkan bahwa penindakan bukan satu-satunya cara untuk mengurangi rokok ilegal. Pencegahan dan pemberian pemahaman kepada pembeli juga diperlukan agar masyarakat tidak mudah memilih barang hanya karena harganya lebih rendah. Ia meminta warga memeriksa legalitas produk sebelum membeli, termasuk memperhatikan keberadaan pita cukai yang sesuai.

“Masyarakat harus lebih teliti ketika membeli rokok. Jangan sampai karena harganya lebih murah kemudian tidak memperhatikan apakah rokok tersebut legal atau ilegal,” katanya. Pesan itu diarahkan kepada konsumen maupun pihak yang menjual produk tembakau agar keputusan transaksi tidak ikut memperluas peredaran barang yang tidak memenuhi aturan.

Ciri produk dan saluran pelaporan

Muh Aziz Munawar Adi dari Bea Cukai Kudus menjelaskan bahwa cukai berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu yang berdampak kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan beberapa tanda yang perlu dikenali, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai yang penggunaannya tidak sesuai.

Penjelasan mengenai ciri tersebut penting karena bentuk pelanggaran tidak selalu terlihat dari harga. Warga diminta mencermati kemasan dan pita cukai ketika berbelanja. Aziz menegaskan, pengetahuan dasar itu dapat membantu konsumen membedakan produk yang memenuhi ketentuan dengan rokok ilegal yang beredar tanpa pemenuhan kewajiban cukai.

“Kalau masyarakat menemukan adanya dugaan peredaran rokok ilegal, silakan dilaporkan. Bisa kepada Bea Cukai, Satpol PP, maupun aparat penegak hukum,” ujar Helena. Ia menambahkan bahwa warga tidak perlu melakukan penindakan sendiri. Informasi yang diterima instansi berwenang dapat dipakai untuk mendukung pengawasan dan langkah penindakan sesuai kewenangan.

Helena juga mengingatkan agar harga tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam membeli rokok. Produk yang beredar secara resmi telah memenuhi aturan, termasuk kewajiban cukai. “Yang penting masyarakat mengetahui bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi jangan sampai masyarakat justru menjadi bagian dari peredaran rokok ilegal karena membeli atau menjual produk yang tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Peran pemerintah daerah memperluas pemahaman cukai

Makhlaufi Akhyar, Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Jepara, mengatakan dialog tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas informasi mengenai ketentuan cukai. Ia mengajak masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih rokok legal dan memastikan produk itu memiliki pita cukai sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan yang melibatkan Kejari Jepara, Bea Cukai Kudus, dan Diskominfo Jepara itu menempatkan edukasi sebagai bagian dari pengawasan. Pemerintah daerah bersama dua instansi tersebut mendorong pemahaman warga agar ruang peredaran rokok ilegal dapat ditekan melalui perhatian konsumen, laporan masyarakat, dan koordinasi dengan aparat yang memiliki kewenangan.

Melalui dialog yang berlangsung di Studio Radio R-Lisa FM Jepara, pesan mengenai kewajiban cukai disampaikan kepada masyarakat dengan menekankan dua hal, yakni ketelitian saat membeli dan keberanian menyampaikan informasi. Helena, Aziz, dan Makhlaufi menyampaikan peran masing-masing dalam upaya Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Jepara.

Helena kembali menegaskan bahwa laporan warga merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga perdagangan tetap sesuai ketentuan. Masyarakat cukup menyampaikan dugaan kepada Bea Cukai, Satpol PP, atau aparat penegak hukum. Penjelasan itu menjadi bagian dari edukasi yang disampaikan dalam dialog interaktif pada Selasa (6/10/2026).

Baca berita lain di Jepara