APBD Rembang 2026 Disepakati, OPD Diminta Bergerak

Pembahasan APBD Rembang 2026 memasuki tahap penetapan setelah DPRD Kabupaten Rembang menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu ditandai penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang di Gedung DPRD Rembang, Rabu (30/9/2026).

Keputusan tersebut menjadi hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum Raperda ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Perda.

Pembahasan APBD Rembang dan Catatan Fraksi

Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan. Ia mengatakan proses penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD berjalan lancar hingga selesai.

Dalam rapat paripurna itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai pelaksanaan APBD. Abdul Khamid dari Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kabupaten Rembang mengevaluasi kegiatan dalam APBD induk 2026 yang belum terlaksana.

Menurut Abdul Khamid, kendala pelaksanaan program perlu diselesaikan agar realisasi aspirasi masyarakat tidak terhambat. Ia mengingatkan agar usulan warga yang telah menunggu tidak berakhir karena persoalan sistem atau ego sektoral.

OPD Diminta Memaksimalkan Waktu Pelaksanaan

Setelah pembahasan selesai, Harno meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menjalankan program dan kegiatan yang telah dianggarkan sesuai prosedur. Ia menyebut masih ada waktu sekitar tiga bulan yang perlu dimaksimalkan agar program terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Intinya adalah di pelaksanaan. Buat apa kita capek-capek? Demi rakyat. Banyak usulan dari masyarakat yang sudah berjalan sehingga ada perbaikan-perbaikan,” kata Harno.

Harno menegaskan OPD dan kecamatan tidak perlu ragu melaksanakan kegiatan yang telah memenuhi ketentuan. Adapun kegiatan yang masih terkendala prosedur diminta segera diperbaiki. “Jadi ini masih ada waktu tiga bulan, monggo bisa dimaksimalkan. Kalau memang perlu lembur, ya lembur,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan APBD Rembang juga menjadi bagian dari evaluasi bersama. Kepatuhan terhadap prosedur disebut penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan. “Memang harus sesuai prosedur. Kalau sudah sesuai prosedur, saya yakin semuanya berani,” tegas Harno.

Baca berita lain di Rembang