Harno Minta Percepatan Program OPD di Rembang

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Selasa (29/9/2026) malam diwarnai pembahasan keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran. Dalam forum itu, Bupati Rembang Harno meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran 2026, termasuk percepatan program OPD.

Percepatan program OPD tersebut tetap harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Harno menyampaikan arahan itu saat rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang.

Percepatan program OPD harus sesuai aturan

Harno meminta setiap OPD memastikan kegiatan yang akan dijalankan sesuai perencanaan, administrasi, kewenangan, dan dasar hukum. Percepatan program OPD hanya dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Apabila masih ada kekurangan dalam prosesnya, perbaikan perlu segera dilakukan sesuai ketentuan.

Menurut Harno, kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran tetap diperlukan. Namun, kendala yang muncul harus dicari solusinya agar program yang prosesnya sudah benar tidak terhenti. “Kalau masih ada OPD yang masih takut atau ketakutan, selama prosesnya itu sudah benar, maka harus dilaksanakan. Yang dicari adalah solusi proses yang benar. Selama proses semuanya benar harus dilaksanakan,” tegasnya.

Ia juga meminta program yang telah siap dan memenuhi persyaratan segera dilaksanakan. Langkah itu berkaitan dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang tersisa sekitar tiga bulan. Kegiatan yang memungkinkan dikerjakan dengan tambahan waktu diminta tetap dituntaskan sesuai aturan. Arahan tersebut menjadi bagian dari percepatan program OPD yang telah direncanakan.

Evaluasi OPD disiapkan Pemkab Rembang

Harno mengingatkan anggaran yang tidak terserap dapat dipotong sehingga merugikan daerah. Karena itu, OPD diminta mempercepat pekerjaan yang sudah memenuhi prosedur agar anggaran digunakan sesuai peruntukan dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat.

“Karena waktu yang sudah mepet tinggal tiga bulan, ini tugas OPD agar semua persyaratan, prosedur yang sudah benar, diupayakan dilaksanakan. Jika perlu yang bisa dilembur, dilembur,” kata Harno. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Rembang siap bekerja maksimal menuntaskan program yang telah direncanakan.

Evaluasi terhadap seluruh OPD juga akan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan. “Prinsipnya kami siap bekerja maksimal dan yang tidak siap, saya siap mengevaluasi di semua OPD,” ungkap Harno.

Dalam rapat yang sama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Abdul Muid, menilai kehati-hatian dalam mencegah korupsi, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan kewenangan tetap penting. Namun, keputusan yang diperlukan masyarakat tidak boleh terhambat selama prosesnya sesuai ketentuan. Harno berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 segera dituntaskan.

Baca berita lain di Rembang