119 Paket Jalan Belum Berkontrak dalam Rabu Beres

Sebanyak 119 paket jalan dengan nilai lebih dari Rp52 miliar belum berkontrak per 28 September. Data itu dibahas dalam Rapat Bulanan Program Brebes Beres Tahun 2026 di Aula Rapat Lantai 6 Kantor Pemerintah Kabupaten Brebes, Selasa (29/9/2026). Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma meminta perangkat daerah mempercepat penyelesaian target yang tersisa.

Paramitha meminta setiap persoalan memiliki keputusan, penanggung jawab, langkah kerja, dan batas waktu yang jelas. Menurut dia, pemerintah harus membedakan pekerjaan yang memang membutuhkan waktu dan pekerjaan yang masih dapat dipercepat menjelang akhir September.

Paket Jalan dan Titik Rawan Dipetakan

Dinas Pekerjaan Umum diminta memetakan paket jalan yang dilaporkan masyarakat berdasarkan lokasi, kondisi, tingkat kerusakan, status pekerjaan, sumber pembiayaan, penanggung jawab, serta target penyelesaian. Pemeriksaan juga diminta terhadap kualitas ruas Klampok–Sitanggal, ketebalan beton ruas Larangan–Sitanggal, dan status Jembatan Sitanggal.

Dinas Perhubungan diminta memetakan titik jalan yang gelap atau berisiko, termasuk Pantura Bangsri–Pejagan, Kersana–Flyover Sengon, Songgom–Larangan, serta kawasan sekitar perkantoran Pemkab Brebes. Setiap paket pekerjaan harus memiliki penjelasan mengenai kendala dan target kontraknya.

Angka Kesehatan dan Pengaduan Dipantau

Di sektor kesehatan, program Nakes Door to Door telah menjangkau 61.664 dari target 75.000 sasaran atau sekitar 82 persen. Capaian K4 tercatat sekitar 54,51 persen dan K6 sekitar 51,94 persen. Wilayah dengan capaian rendah diminta segera dipetakan agar penyebab dan intervensinya dapat ditentukan.

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga diminta menyelesaikan persoalan kepesertaan BPJS PBI bagi ibu hamil. Puskesmas diarahkan memiliki mekanisme pelayanan cepat, dengan koordinasi lintas sektor jika masalah berkaitan dengan data, administrasi kependudukan, atau kepesertaan.

Selain itu, laporan bantuan sosial harus diverifikasi langsung di lapangan. Camat diminta menjadi penghubung antara warga dan perangkat daerah, dengan target setiap pengaduan memiliki tindak lanjut maksimal tujuh hari. Pengawasan dilakukan melalui e-MonevBang AI yang memuat lokasi, jenis pengaduan, OPD penanggung jawab, tindakan, batas waktu, dan status penyelesaian.

Paramitha meminta Sekretaris Daerah, para Asisten, dan seluruh perangkat daerah memastikan arahan rapat benar-benar dilaksanakan. “Hari ini harus ada keputusan. Besok ada pekerjaan. Minggu depan ada hasil,” tegasnya.

Baca berita lain di Brebes