Ekraf Karimunjawa Minta Regulasi Berpihak

Ekraf Karimunjawa menyampaikan kebutuhan aturan yang berpihak kepada masyarakat kepulauan dalam forum bersama MPR RI di Pantai Ceria, Selasa (29/9/2026). Ketua DPC Gekrafs Kabupaten Jepara Muhammad Abdul Chaq mengatakan pelaku usaha membutuhkan regulasi yang memberi kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Aspirasi itu disampaikan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Spesifik yang digelar Badan Pengkajian MPR RI bersama Gekrafs Jepara.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 pelaku ekonomi kreatif. Hadir pula Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah dan anggota MPR RI dari unsur DPD RI Hilmy Muhammad. Pertemuan itu menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memberikan masukan mengenai arah pengembangan ekonomi kreatif di wilayah kepulauan.

Ekraf Karimunjawa Hadapi Tantangan Wilayah Kepulauan

“Apalagi mengingat status Karimunjawa yang notabene merupakan daerah kepulauan, maka treatment yang diberikan oleh negara harus berbeda dengan apa yang diterima oleh daerah-daerah non-kepulauan,” ujar Abdul Chaq. Pernyataan tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan yang menyesuaikan kondisi wilayah.

Ekraf Karimunjawa menghadapi persoalan yang berkaitan dengan letak geografis dan karakter masyarakat kepulauan. Kondisi itu membuat pelaku usaha memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dari daerah daratan. Karena itu, aturan dan program pemerintah diharapkan mempertimbangkan keadaan setempat ketika mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

Menurut Abdul Chaq, pelaku ekonomi kreatif membutuhkan dukungan regulasi yang mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha. Kebijakan yang disusun pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi geografis serta karakteristik masyarakat kepulauan agar pengembangan potensi lokal dapat berjalan lebih sesuai.

Abdul Chaq menyebut kepastian hukum sebagai salah satu kebutuhan penting. Produk hukum yang melindungi pelaku ekonomi kreatif diharapkan hadir pada tingkat nasional maupun daerah. Kepastian tersebut dapat membantu masyarakat menjalankan usaha dengan lebih terarah sekaligus mengurangi hambatan ketika potensi lokal dikembangkan.

Ekraf Karimunjawa Menanti Kepastian RUU Daerah Kepulauan

Ekraf Karimunjawa juga menaruh perhatian pada Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Rancangan tersebut tercatat dalam Program Legislasi Nasional Prioritas dan masyarakat menunggu kejelasan mengenai kelanjutannya. Bagi pelaku usaha, regulasi itu dipandang penting karena dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kawasan kepulauan.

Keberadaan regulasi tentang daerah kepulauan dinilai dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Karakteristik Karimunjawa sebagai wilayah kepulauan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan aturan maupun pelaksanaan program pemerintah.

Selain menunggu kepastian RUU, masyarakat menyoroti aturan yang dinilai masih beririsan dalam pengembangan serta pengelolaan kawasan Karimunjawa. Aturan yang tidak selaras dapat membuat pelaku usaha menghadapi ketidakjelasan ketika mengembangkan potensi lokal. Sinkronisasi kebijakan kemudian dipandang penting untuk menciptakan ruang usaha yang lebih pasti.

Gekrafs Jepara menyambut hadirnya Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026–2045. Dokumen tersebut diharapkan memberi arah pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang. Bagi Ekraf Karimunjawa, arah kebijakan itu perlu diterjemahkan menjadi program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan karakter wilayah kepulauan.

Masukan Ekraf Karimunjawa Diserahkan kepada MPR RI

Hindun Anisah mendorong sinergi untuk mengembangkan produk unggulan Karimunjawa. Ia juga berharap Gekrafs Jepara lebih aktif mendampingi pelaku ekonomi kreatif melalui program pendampingan dan penyampaian masukan mengenai aturan yang diperlukan. Dukungan itu diarahkan agar potensi usaha masyarakat dapat dibahas bersama dalam proses pengembangan kebijakan.

Hilmy Muhammad mendorong pelaku ekonomi kreatif Karimunjawa memperluas jejaring dengan masyarakat di kawasan kepulauan lain. Pertukaran pengalaman dinilai dapat membantu pelaku usaha mempelajari praktik pengembangan potensi daerah. Jejaring antardaerah juga disebut dapat membuka peluang kerja sama pada sektor pariwisata dan produk ekonomi kreatif unggulan.

Pada akhir kegiatan, rangkuman aspirasi masyarakat Karimunjawa diserahkan kepada perwakilan MPR RI. Dokumen masukan tersebut akan menjadi bahan pengkajian kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan kebutuhan masyarakat kepulauan. Pelaku usaha berharap aspirasi mengenai kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.

Melalui forum itu, Ekraf Karimunjawa menyampaikan harapan agar kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dapat diterjemahkan melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan arah kebijakan yang jelas, potensi unggulan Karimunjawa diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.