Batas Desa dan Keuangan Jadi Fokus Rakor Purbalingga

Penegasan batas desa dan pengelolaan keuangan desa menjadi dua agenda utama dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan di Awal Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga. Rakor berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Selasa (06/02/24), dan diikuti 280 peserta dari unsur pemerintah daerah hingga kepala desa dan lurah.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga, Yani Sutrisno Udinugroho, menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Bupati Purbalingga. “Majunya sebuah daerah ditentukan oleh desa, maka untuk memajukan suatu daerah, disaat yang sama harus seiring sejalan dengan upaya memajukan desa,” kata Yani.

Penegasan batas desa menghasilkan aturan dan peta

Menurut Yani, hasil pembahasan mengenai batas desa di wilayah Kabupaten Purbalingga berupa Peraturan Bupati tentang batas desa serta peta batas desa dan kelurahan. Ia menjelaskan, setiap desa akan diatur melalui satu peraturan bupati yang diserahkan pada hari pelaksanaan rakor.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga, Titis Panjer Rahino, menambahkan bahwa pada 2023 telah disusun dan ditetapkan 239 Peraturan Bupati tentang batas desa dan kelurahan. Ketetapan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pengelolaan keuangan desa mencakup transaksi nontunai

Agenda lain yang dibahas ialah pengelolaan keuangan desa. Materinya meliputi penggunaan dana desa dan dana kelurahan, alokasi dana desa, serta proses transaksi nontunai. Yani meminta kepala desa, lurah, dan perangkatnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Titis menyebut implementasi transaksi nontunai dalam APBDes diminta terlaksana paling lambat 1 Januari 2024 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.3.3.3/2890/BPD. Hingga kegiatan berlangsung, sebanyak 89 desa telah menerapkan transaksi nontunai, sedangkan 135 desa lainnya belum melaksanakannya.

Baca berita lain di Purbalingga