Belanja Pegawai Rembang Capai 44,02 Persen APBD

Porsi belanja pegawai Kabupaten Rembang mencapai 44,02 persen dari keseluruhan belanja APBD tahun anggaran 2026. Pemkab Rembang akan menata komponen tersebut secara bertahap agar kebijakan keuangan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Penataan itu tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi Belanja Menjadi Dasar Penataan Fiskal

Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, Drupodo, menyebut komposisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah. Penjelasan itu disampaikan saat Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD 2027, baru-baru ini.

Drupodo menjelaskan, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur batas belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun langkah penyesuaian secara bertahap dan terukur. Upaya tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengelolaan dana transfer ke daerah.

ASN Rembang Banyak Bertugas di Pelayanan Dasar

Menurut paparan Drupodo, nilai belanja pegawai Rembang kini berada di kisaran Rp1,048 triliun. Bagian untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) mencapai sekitar Rp677 miliar. Komponen lainnya meliputi tambahan penghasilan pegawai (TPP), belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja DPRD, serta belanja pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagian besar ASN Kabupaten Rembang ditempatkan pada bidang pelayanan dasar. Jabatan fungsional pendidikan mencakup sekitar 44,37 persen ASN, sementara jabatan fungsional kesehatan mencapai 27,94 persen. Dua sektor itu menampung 72,31 persen dari 9.529 ASN.

Drupodo mengatakan tenaga pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar. Komposisi ASN Rembang terdiri atas 5.039 PNS dan 4.490 PPPK. Pemkab perlu mengatur belanja pegawai agar memenuhi ketentuan, sekaligus mempertahankan mutu layanan bagi masyarakat.

Penataan belanja pegawai akan dilaksanakan Pemkab Rembang secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan regulasi nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal tanpa menghentikan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Baca berita lain di Rembang