Fakta Kunci
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah menggelar Workshop Siskeudes untuk mengevaluasi sistem tata kelola keuangan desa di pendapa kompleks Museum Kartini Rembang, Rabu pagi (11/07/2018). Kegiatan itu diikuti seluruh kepala desa se-Kabupaten Rembang.
Workshop Siskeudes untuk pengawasan keuangan desa
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembinaan tersebut mencakup penerbitan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemerintahan desa.
Menurut Abdul Hafidz, pengawasan juga meliputi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. Ia menyebut workshop evaluasi sistem Siskeudes merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan tertib administrasi serta transparansi pengelolaan keuangan desa.
Pemateri berasal dari sejumlah lembaga
Dalam sambutannya, Abdul Hafidz menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes di Rembang telah diterapkan di ratusan desa. Pada satu bagian sambutan, ia menyebut 280 desa telah menggunakan aplikasi tersebut. Dalam keterangan berikutnya, jumlah yang disebut mencapai 287 desa.
Aplikasi Siskeudes diluncurkan BPKP dan disebut telah direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta DPR RI. Workshop menghadirkan Doni Imam Priambodo dari Komisi 11 DPR RI, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Samono, Dirut Binmas Polda Jawa Tengah Kombespol Budi Utomo, dan Dirut Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP Pusat Juliver Sinaga.
Baca berita lain di Rembang