Tim Pembina Posyandu Didorong Segera Dianggarkan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang mendorong pemerintah desa segera menyusun anggaran tim pembina posyandu tingkat desa. Pembentukan tim ditargetkan paling lambat 30 Juni untuk mendukung pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di posyandu.

Anggaran tim pembina posyandu melalui Dana Desa

Kepala Dinpermades Rembang Slamet Haryanto mengatakan, desa perlu menyiapkan anggaran bagi tim pembina posyandu, selain anggaran untuk kegiatan TP PKK. Dana tersebut dapat dialokasikan melalui Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat.

“Karena sudah ditetapkan, mungkin yang sudah teranggarkan baru TP PKK, sementara tim posyandu belum teranggarkan. Jadi saya titip kepada teman-teman kepala desa dan sekretaris desa untuk menganggarkan, baik untuk TP PKK maupun tim pembina posyandu,” ujar Slamet dalam rapat koordinasi implementasi posyandu enam SPM di Aula Dinpermades Rembang, Kamis (24/4).

Transformasi posyandu kini mencakup enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.

Peran tim pembina dalam enam bidang pelayanan

Menurut Slamet, tim pembina posyandu tingkat desa bertugas memberikan masukan agar pelayanan pada enam SPM berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, misalnya, tim dapat memberi masukan kepada pemerintah desa agar anak-anak yang putus sekolah bersedia kembali ke sekolah.

Tim juga memperhatikan pendidikan anak usia dini, termasuk kecukupan sarana dan prasarana serta alat permainan edukatif. Hal tersebut disebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan posyandu yang mencakup enam bidang.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rembang Dwi Wahyuni Hariyati menegaskan, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dituntut mempercepat dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahun 2025 disebut sebagai momentum awal implementasi kebijakan tersebut.

“Kalau di tahun 2025 ini tidak dilakukan percepatan dalam penataan kelembagaan dan penetapan perencanaannya, maka implementasinya akan terlambat,” ujar Dwi.

Pelantikan tim pembina posyandu tingkat kabupaten dilaksanakan setelah rapat koordinasi pada hari yang sama. Slamet menyebut surat keputusan pelantikan tim paling lambat 30 Juni harus sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca berita lain di Rembang