PPN Digital Asing Masuk dalam Harga Pelanggan Indonesia

PPN digital asing yang dibebankan pada konsumsi barang dan jasa digital tertentu di Indonesia akan tercermin dalam pembayaran pelanggan mulai 25 September 2026. Penerapan ini mengikuti berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 serta penggunaan Sistem Pemungutan PPN Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN).

SPP-TDLN tidak membentuk jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem tersebut merupakan sarana administrasi untuk mengumpulkan PPN yang telah berlaku atas konsumsi barang digital dan jasa digital di Indonesia.

Cara PPN digital asing dipungut

Melalui mekanisme SPP-TDLN, pedagang dan penyedia jasa asing memasukkan PPN Indonesia ke dalam harga atau jumlah yang harus dibayar pelanggan. Nilai transaksi yang dibayarkan pelanggan sudah mencakup komponen PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumpulan PPN dapat berlangsung melalui perantara pembayaran yang ditunjuk atau entitas lain berdasarkan hukum Indonesia. Sebelum sisa dana diteruskan kepada pedagang atau penyedia jasa asing, komponen PPN dapat dikumpulkan lewat mekanisme pembayaran tersebut.

Pengaturan itu membuat jumlah yang diterima pedagang atau penyedia jasa asing dapat berkurang sebesar PPN yang telah dipungut. Bagi pelanggan, pungutan tersebut terlihat pada harga atau nilai pembayaran ketika transaksi digital lintas negara dilakukan.

SPP-TDLN berjalan bersama mekanisme PMSE

Pedagang atau penyedia jasa asing yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap menjalankan pengaturan pemungutan yang sudah berlaku. SPP-TDLN tidak digunakan untuk transaksi yang PPN-nya telah dipungut melalui mekanisme Pemungut PPN PMSE.

Karena itu, pemungutan melalui SPP-TDLN dan mekanisme Pemungut PPN PMSE berjalan berdampingan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan penerapan sistem ini menjadi bagian dari upaya menjaga sistem PPN yang adil, efisien, dan andal bagi perekonomian digital Indonesia.

Baca berita lain di Ekonomi