Abrasi Bulakbaru Mencapai 10 Meter per Tahun

“Iya, kalau abrasinya tiap tahun memang meningkat terus ini. Sampai 5 meter, 10 meter,” kata Petinggi Desa Bulakbaru Purwoko saat kegiatan Ngopi Bareng bertajuk “Ngolah Pikir Bareng” bersama Bupati Jepara Witiarso Utomo di Balai Desa Bulakbaru, Selasa (29/9/2026). Abrasi Bulakbaru di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terus menggerus daratan pesisir.

Menurut Purwoko, pengikisan pantai berlangsung dari tahun ke tahun dengan laju sekitar 5-10 meter setiap tahun. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga yang tinggal dan bekerja di kawasan pesisir. Lahan tambak garam yang sebelumnya digunakan untuk usaha masyarakat kini sebagian telah hilang karena terkikis air laut. Abrasi Bulakbaru juga mengancam ruang usaha para petani garam yang bergantung pada kawasan tersebut.

Abrasi Bulakbaru Mengancam Tambak Garam

Purwoko menyampaikan bahwa kondisi pantai di desanya belum memiliki bangunan pelindung yang cukup untuk meredam hantaman gelombang. Sejumlah kawasan pesisir lain memiliki struktur batu yang berfungsi sebagai pemecah gelombang. Di Bulakbaru, ketiadaan perlindungan serupa membuat daratan lebih mudah tergerus ketika gelombang besar datang. Kondisi itu menjadi salah satu kendala utama penanganan Abrasi Bulakbaru.

Pemerintah Desa Bulakbaru telah berupaya menahan laju kerusakan pantai dengan membangun penahan gelombang. Bangunan itu menggunakan material beton yang oleh warga setempat disebut lontong. Namun, keberadaan bangunan tersebut belum menghentikan abrasi. Garis pantai tetap mundur dan daratan pesisir terus berkurang. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi dampak Abrasi Bulakbaru terhadap kawasan tempat warga beraktivitas.

Penanaman mangrove juga dilakukan sebagai bagian dari penanganan pesisir. Upaya tersebut belum menghasilkan perlindungan yang optimal. Bibit yang ditanam sering hilang setelah diterjang gelombang, terutama ketika musim penghujan. Keadaan itu membuat tanaman belum sempat tumbuh kuat untuk membantu menahan tekanan air laut. Karena itu, penanaman mangrove belum mampu mengatasi Abrasi Bulakbaru secara maksimal.

“Kalau kita menanam mangrove, bibitnya itu setiap tahun mesti hilang karena kena gelombang,” ujar Purwoko. Pernyataan tersebut menggambarkan kendala yang dihadapi pemerintah dan warga dalam menjaga kawasan pantai. Penanaman kembali tetap dilakukan, tetapi hasilnya mudah rusak sebelum membentuk kawasan hijau yang rapat.

Upaya Penahan Gelombang dan Kajian NCICD

Penanganan Abrasi Bulakbaru telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Purwoko menyebut pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan sekitar Rp 600 juta pada 2014 untuk pembangunan penahan gelombang. Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten juga menyalurkan sekitar Rp 200 juta bagi penanganan abrasi di kawasan tersebut. Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menahan kerusakan pesisir.

Besarnya kerusakan yang terlihat sekarang membuat riwayat perubahan garis pantai kembali menjadi perhatian. Purwoko belum mengetahui secara pasti luas lahan yang telah hilang. Berdasarkan cerita sejarah yang berkembang di masyarakat, daratan Bulakbaru dahulu membentang sekitar 3 kilometer dari garis pantai yang terlihat saat ini. Cerita tersebut menunjukkan perubahan kawasan yang dirasakan warga akibat Abrasi Bulakbaru selama puluhan tahun.

Ia menyebut abrasi sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, termasuk pada dekade 1960-an dan 1980-an. Pada 1982, Desa Bulakbaru memperoleh hibah wilayah di kawasan Kedung dari Gubernur Jawa Tengah saat itu, Supardjo. Riwayat tersebut disampaikan untuk menggambarkan panjangnya perubahan kawasan pesisir yang dirasakan masyarakat.

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan rencana penanganan pesisir melalui National Capital Integrated Coastal Development atau Giant Sea Wall masih berada dalam tahap kajian. Untuk sementara, pemerintah kabupaten masih mengandalkan penanaman mangrove. Ia mengakui metode itu menghadapi kendala di lokasi yang belum memiliki pelindung pantai. Kajian tersebut menjadi bagian dari rencana penanganan Abrasi Bulakbaru.

“Giant Sea Wall masih dikaji. Kalau di tempat kita di Jepara ini, ya tadi disampaikan Pak Petinggi itu benar, bahwa di kita itu masih dalam penanaman mangrove saja,” kata Witiarso. Ia juga menyebut bibit mangrove berisiko hilang ketika gelombang pasang datang. Penanaman bersama DLH disebut berlangsung hampir setiap bulan di sejumlah lokasi pesisir. Kegiatan itu tetap dilaksanakan meski perlindungan mangrove di lokasi terdampak Abrasi Bulakbaru belum optimal.

Selain penanganan abrasi, Pemkab Jepara menyiapkan dukungan bagi rencana pengembangan wisata pantai Bulakbaru. Dukungan itu berupa pembangunan infrastruktur jalan desa menuju kawasan wisata. Witiarso mengatakan jalan tersebut diharapkan menunjang kunjungan wisatawan dan membantu menggerakkan aktivitas ekonomi warga.

Pengembangan wisata itu juga diharapkan dapat menata pemanfaatan kawasan pesisir agar aktivitas perdagangan tidak seluruhnya terpusat di bibir pantai. Pemkab Jepara mengapresiasi inisiatif pemerintah desa dalam mengembangkan kawasan tersebut. Namun, masyarakat masih menghadapi Abrasi Bulakbaru yang terus mengikis daratan akibat gelombang laut.

“Nah, tadi Pak Petinggi ini ada ide, itu memang di pantai Bulakbaru ini dibangun wisata. Nah, kita akan buat juga untuk infrastruktur jalannya supaya wisatanya maju,” jelas Witiarso. Sementara itu, penanganan Abrasi Bulakbaru masih menunggu hasil kajian lebih lanjut dan keberlanjutan upaya perlindungan pesisir.