Kajian Potensi Pendapatan Diminta Bupati Tiwi

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan melakukan kajian potensi pendapatan daerah. Kajian potensi pendapatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutup berkurangnya penerimaan dari pemerintah pusat akibat refocusing anggaran selama pandemi Covid-19. Setiap OPD diminta melihat kembali sumber pendapatan yang dikelolanya secara bertahap dan terukur.

Kajian potensi pendapatan dimulai bertahap

Permintaan tersebut disampaikan saat Bupati Tiwi memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di ruang rapat bupati, Rabu sore (1/12). OPD diminta segera menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah audit kinerja optimalisasi PAD. Pelaksanaan kajian potensi pendapatan diharapkan menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun target pendapatan secara lebih jelas.

Menurut Bupati Tiwi, penyusunan target pendapatan dan target pajak tahunan belum didukung kajian yang jelas. Kajian diperlukan agar penyebab tidak tercapainya target dapat diketahui. “Ada sejumlah rekomendasi BPK yang wajib dilakukan OPD pengelola pendapatan. Misalnya dalam kita membuat target pendapatan atau target pajak tahunan belum ada kajian yang jelas sehingga saat target tidak tercapai bisa diketahui apa penyebabnya. Mulai 2022 nanti secara bertahap kita lakukan kajiannya,” kata dia.

Regulasi retribusi dan aset daerah

Selain kajian potensi pendapatan, OPD diminta memperbarui regulasi pendapatan yang sudah kedaluwarsa. Pembaruan regulasi diperlukan agar tarif retribusi dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Bupati menyebut BPK mewajibkan kajian ulang tarif retribusi setiap tiga tahun, sehingga penyesuaian tarif dapat dilakukan secara bertahap. Regulasi yang diperbarui juga menjadi bagian dari penataan pendapatan daerah.

Bupati Tiwi juga akan mengkaji sejumlah aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum maksimal menyumbang pendapatan. Upaya tersebut akan menjadi dasar optimalisasi PAD. Pengkajian aset dilakukan untuk melihat potensi pendapatan yang masih dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan yang lebih optimal.

Hingga 29 November 2021, realisasi pendapatan Purbalingga mencapai Rp93,8 miliar dari pagu Rp97,098 miliar atau 96,65 persen. Sejumlah OPD melampaui target, yakni Dinrumkim sebesar 120,07 persen, DLH 105,09 persen, dan Dinnaker 199,33 persen. Data tersebut menjadi gambaran realisasi pendapatan yang perlu diperhatikan dalam kajian potensi pendapatan berikutnya.

Sejumlah OPD menyatakan optimistis dapat merealisasikan pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Sementara itu, Dinporapar menjadi OPD yang paling terdampak Covid-19 karena seluruh potensi pendapatannya berkaitan dengan pembatasan atau penutupan acara olahraga, pariwisata, dan hiburan. Kondisi itu turut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan target pendapatan dan kajian potensi pendapatan daerah.

Baca berita lain di Purbalingga