Bupati Rembang Akan Kaji Ulang Kenaikan UMK

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz menyatakan akan mengkaji kembali kenaikan UMK setelah menerima perwakilan pekerja di ruang rapat Bupati Rembang, Jumat (1/12/2023). Pertemuan itu berlangsung setelah ratusan pekerja dari sejumlah perusahaan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati.

Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Dimas, dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), Emon, menyampaikan tuntutan secara bergantian. Diskusi antara pekerja, Bupati Hafidz, dan Wakil Bupati Mochammad Hanies Cholil Barro’ berlangsung hampir satu jam.

Kenaikan UMK Rembang dan Formula PP Nomor 51

Bupati Hafidz menjelaskan, penentuan kenaikan UMK telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Pasal 26 aturan tersebut memuat formula perhitungan upah minimum yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan α.

Indeks tertentu dalam aturan itu berada pada rentang 0,10 hingga 0,30. Menurut Bupati, Pemkab Rembang sudah menggunakan nilai tertinggi, yakni 0,30. Namun, ia menyebut Kabupaten Jepara menggunakan nilai hingga 0,90. Bupati mengatakan akan mencari tahu rumus yang digunakan Jepara dan Semarang sebagai dasar pengajuan revisi.

“Dari α (alfa) atau indeks tertentu sudah kita ambil yang tertinggi yaitu 0,30, tapi Jepara sampai 0,90. Ini pakai rumus apa akan kami cari tahu,” ujar Hafidz. Ia menyatakan ruang tersebut akan digunakan untuk mengajukan revisi UMK kepada Gubernur Jawa Tengah.

Tuntutan pekerja terkait UMK 2024

Emon menyebut ada empat tuntutan serikat pekerja. Tuntutan itu meliputi penolakan terhadap PP Nomor 51 Tahun 2023 dan Undang-Undang Cipta Kerja, penolakan kenaikan UMK sebesar 4,3 persen, rekomendasi kenaikan UMK sebesar 15 persen, serta permintaan agar Bupati membuat surat edaran kepada perusahaan mengenai struktur dan skala upah.

Sebelumnya, Pemkab Rembang bersama dewan pengupahan mengusulkan kenaikan UMK 2024 sebesar 4,16 persen dan angka tersebut telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah. UMK Rembang saat ini tercatat Rp 2.015.927. Setelah naik sekitar Rp 83.862, UMK 2024 menjadi Rp 2.099.789.

Hafidz menegaskan akan merumuskan dan mengajukan kembali usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum 1 Januari 2024 setelah mengetahui rumus yang digunakan daerah lain. Emon mengatakan Bupati merespons tuntutan pekerja dengan baik dan akan mengupayakan perubahan UMK sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2024.

Baca berita lain di Rembang