Netralitas ASN Rembang Diingatkan Jelang Pemilu 2024

Netralitas ASN kembali diingatkan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang menjelang Pemilu serentak 2024. Peringatan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin, saat pembinaan disiplin dan netralitas ASN di Aula Lantai 4 Gedung Setda, Senin (30/1/2023).

Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada

Fahrudin mengatakan ASN tetap memiliki hak memilih dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai hati nurani. Namun, pilihan tersebut tidak boleh ditunjukkan secara terbuka dengan melanggar batasan yang diatur dalam Undang-Undang.

Ia mengingatkan pengalaman Pilkada Rembang 2020. Saat itu, terdapat 15 ASN yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas. Dari jumlah tersebut, 10 personel kemudian ditindak dan dinyatakan terbukti.

“Karena pada saat Pemilukada 3 tahun lalu, kita mempunyai 15 personel ASN yang terlaporkan. Kemudian yang ditindak dan terbukti itu 10 personel. Makanya pada tahun yang akan datang, silakan untuk mendukung salah satu, tetapi dalam hati. Kita tidak boleh secara blak-blakan menyatakan dukungan kepada salah satu partai politik,” kata Fahrudin.

Larangan ASN Berpihak pada Kepentingan Politik

Fahrudin menjelaskan netralitas ASN diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan tersebut melarang ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik. ASN juga diwajibkan tidak berpihak terhadap pengaruh apa pun dan kepentingan siapa pun.

Menurut dia, ketidaknetralan ASN dapat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Dampaknya antara lain pelayanan menjadi tidak optimal, penempatan jabatan cenderung dipengaruhi hasil Pilkada, serta jabatan PNS dapat diisi oleh orang yang tidak berkompeten.

Pembinaan tersebut juga menghadirkan Inspektur Mustain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Affan Martadi, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu Totok Suparyanto sebagai narasumber.

Baca berita lain di Rembang