Pengawasan Keuangan DIY Fokus pada Pariwisata

Bupati bersama kepala daerah dan wali kota se-DIY mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) BPKP di Gedong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Rabu (19/5). Pertemuan itu membahas pengawasan keuangan dan juga diisi arahan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Rakor tersebut membahas penguatan sinergi dan kolaborasi pengawasan agar sektor pariwisata serta ekonomi DIY dapat bangkit di masa pandemi. Pengelolaan anggaran yang terbatas diarahkan tetap efektif untuk mendukung kebutuhan pembangunan.

Pengawasan keuangan diarahkan ke sektor pariwisata

Kepala BPKP Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pengawasan di daerah untuk DIY akan berfokus pada pariwisata. Fokus itu mencakup penyusunan program prioritas, pengawasan sejak tahap awal rencana anggaran, serta pemetaan peluang dari desa-desa untuk menyusun rencana aksi.

Ketua panitia, Nurhidayat, mengatakan kehadiran BPKP diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Ia juga menyebut perlu dirumuskan rencana aksi riil untuk mendorong perekonomian DIY dan daerah sekitarnya.

Desa dan pemuda menjadi pendukung pembangunan

Dalam arahannya, Sri Sultan HB X menggunakan istilah “waras wareg” dan menyebut pariwisata sebagai sektor yang terdampak pandemi. Melalui tema “Wisata grumegah ekonomi cerah berbasis desa mandiri daerah”, desa didorong menjadi modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam tatanan baru pembangunan.

Pengembangan potensi desa perlu didukung desain yang lebih baik, kebijakan, dan peran BPKP. Desa juga disebut dapat menjadi masa depan DIY apabila pemberdayaan kerja pemuda berjalan. Kolaborasi dengan aplikasi dan teknologi turut disebut sebagai pendukung pembangunan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan internal kepala daerah. Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Baca berita lain di Gunung Kidul