Pengamanan Pilkada Gunungkidul Disiapkan 1.108 Personel

Pengamanan Pilkada Gunungkidul disiapkan dengan 1.108 personel yang akan diterjunkan ke 1.097 tempat pemungutan suara (TPS). Kesiapan itu dibahas dalam apel Operasi Mantap Praja Progo di halaman Mapolres Gunungkidul, Kamis (3/9), yang dihadiri Sekretaris Daerah Gunungkidul Ir. Drajad Ruswandono, MT.

Apel tersebut menjadi pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung. Kegiatan itu juga memastikan keterpaduan unsur lintas sektoral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul.

Pengamanan Pilkada mencakup seluruh tahapan

Pilkada Gunungkidul dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020. Pelaksanaannya diundur dari jadwal semula pada 23 September 2020 karena pandemi Covid-19. Setelah tahapan pemilu kembali diaktifkan, setiap proses pilkada harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Pengamanan meliputi masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pilkada, hingga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Operasi mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan intelijen serta penegakan hukum untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Petugas juga mengantisipasi sejumlah kerawanan, seperti pertemuan massa kampanye dengan dukungan berbeda, pelanggaran aturan oleh oknum peserta, ketidakpuasan terhadap penghitungan suara, serta provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.108 personel ditempatkan di 1.097 TPS

Wakapolres Gunungkidul Kompol Joko Hamintoyo, SH mengatakan, sebanyak 1.108 personel disiapkan untuk mengamankan seluruh pelaksanaan Pilkada 2020. Mereka akan ditugaskan di 1.097 TPS. Khusus pemungutan suara pada 9 Desember, sebanyak 961 personel akan disiagakan.

Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setiawan, SIK menekankan agar seluruh tugas dijalankan dengan semangat dan tanggung jawab. Pengamanan kegiatan masyarakat tetap harus berpedoman pada protokol kesehatan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Ir. Drajad Ruswandono, MT menegaskan ASN serta pegawai BUMN dan BUMD wajib menjaga netralitas. Pelanggaran yang diketahui dan terbukti akan ditindak sesuai aturan. Dalam apel itu turut hadir unsur pemerintah daerah, TNI, KPU, Bawaslu, Dinas Perhubungan, serta pejabat Polres Gunungkidul.

Baca berita lain di Gunung Kidul