Kartu Tani Purbalingga: Bupati Pesankan 3 Hal

Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah Wahyu Kontardi menyampaikan tiga pesan untuk memastikan penerapan Kartu Tani berjalan lancar. Pesan itu disampaikan pada Selasa (16/7) di Ruang Ardi Lawet, Setda Purbalingga, dalam Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Transaksi Kartu Tani di Kios Pupuk Lengkap (KPL).

Tiga langkah memperlancar Kartu Tani

Wahyu meminta verifikasi dan validasi data petani dilakukan agar dapat diinput ke dalam sistem setiap tanggal 25-30 pada bulan berjalan. Pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi melalui realokasi antar-kecamatan atau mengusulkan tambahan alokasi sesuai kebutuhan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Pesan ketiga ialah melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017. “Ketiga, melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017,” kata Wahyu saat membuka kegiatan yang dihadiri kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) se-Purbalingga, perwakilan distributor, dan KPL.

Penyaluran pupuk dan kendala di KPL

Instruksi tersebut mengatur sejumlah peran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga serta distributor pupuk bersubsidi. Salah satunya menata wilayah kerja KPL dengan menempatkan kios di lokasi yang dekat dan mudah dijangkau petani.

Penyaluran pupuk bersubsidi juga harus mengikuti ketentuan bahwa satu petani hanya dapat membeli pupuk melalui KPL yang telah ditentukan. Biaya transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dibebaskan mulai 25 Februari 2019. Biaya yang sebelumnya Rp 3.000 menjadi Rp 0.

Dinperindag Purbalingga mencatat terdapat enam distributor pupuk bersubsidi. Distributor tersebut sebelumnya menyalurkan pupuk ke 128 pengecer atau KPL, tetapi jumlahnya berkurang menjadi 116 KPL pada 2019 karena sebagian mengundurkan diri.

Kabid Perdagangan Dinperindag Purbalingga Johan Arifin menyebut penerapan Kartu Tani masih menghadapi kendala. Tingkat penebusan dan stok oleh KPL masih rendah, meski stok di produsen dan distributor mencukupi. Sebanyak 71 dari 116 KPL juga belum optimal menggunakan Kartu Tani karena menganggap mekanismenya rumit.

Dalam penggunaan Kartu Tani di Jawa Tengah pada Januari-Juni 2019, Purbalingga berada di peringkat keempat dengan 35.655 transaksi. Dari 18 kecamatan, Kutasari mencatat transaksi terbanyak, yakni 4.727 transaksi hingga Juni 2019.

Baca berita lain di Purbalingga