Mall Pelayanan Publik Dipelajari Pemkab Purbalingga

Pemkab Purbalingga mempelajari Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi dalam kunjungan kerja pada Selasa (28/8). Rombongan dipimpin Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dan diikuti Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, kepala bagian sekretariat daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Purbalingga. Selain pelayanan publik, rombongan juga mempelajari penerapan e-government yang dijalankan Pemkab Banyuwangi hingga tingkat pemerintah desa.

Mall Pelayanan Publik Banyuwangi Sediakan 171 Layanan

Dyah mengatakan, rombongan tertarik mendalami konsep pelayanan satu pintu atau one stop service. Melalui Mall Pelayanan Publik, pengurusan dokumen seperti KTP, akta, dan perizinan dilakukan dalam satu tempat.

“Kami ingin belajar lebih banyak terkait pelayanan publik. Di sini (Banyuwangi) telah menasional adanya Mall Pelayanan Publik yang one stop service sehingga pengurusan dokumen KTP, Akta, Perizinan dan sebagainya dilaksanakan satu pintu, kami ingin mendalami itu,” kata Dyah saat menyampaikan sambutan di aula Kantor Bupati Banyuwangi.

Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menjelaskan, pembangunan Mall Pelayanan Publik membutuhkan keberanian dan kerja keras. Konsep itu diwujudkan setelah Bupati Banyuwangi bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan studi ke Azerbaijan.

Menurut Suyanto, Mall Pelayanan Publik kemudian direalisasikan dalam waktu singkat dengan memanfaatkan aset yang sudah tersedia. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah menyumbangkan mebel, komputer, kursi tunggu, genset, dan perlengkapan lain sehingga layanan dapat dibuka tanpa menunggu pengadaan baru.

Saat ini, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi menyediakan sekitar 171 jenis layanan. Layanan tersebut mencakup perizinan umum, kesehatan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan transmigrasi, perpajakan, kepolisian, administrasi kependudukan, pernikahan, perumahan, pekerjaan umum, BPJS, hingga pembayaran.

E-government Banyuwangi Dipelajari hingga Desa

Pelayanan di lokasi itu juga mencakup pengurusan dokumen kependudukan. Data kelahiran dapat dimasukkan melalui perangkat Android oleh bidan, lalu dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diproses. Dokumen akta kelahiran, kartu keluarga baru, dan kartu identitas anak kemudian dapat dikirim kepada penerima.

Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan ojek online untuk mengantarkan dokumen secara gratis. Dalam layanan perizinan, pemerintah daerah mengutamakan pemberian izin terlebih dahulu, sedangkan berkas persyaratan dapat dilengkapi kemudian. Izin dicabut apabila persyaratan tidak dipenuhi dalam satu bulan.

Rombongan Pemkab Purbalingga juga diajak melihat Lounge Pelayanan Publik. Melalui layar sentuh smart TV, masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan, termasuk e-village budgeting dan e-village monitoring. Sistem tersebut digunakan untuk memudahkan pengawasan penganggaran di tingkat desa.

Baca berita lain di Purbalingga