Bupati Kawal Aspirasi Guru Swasta Purbalingga

Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH.MM. menyatakan akan mengawal aspirasi guru swasta terkait review Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pernyataan itu disampaikan di hadapan ribuan guru swasta dalam acara Silaturahmi Guru Swasta Kementerian Agama dengan Bupati Purbalingga di Pendapa Dipokusumo, Senin (16/04).

Tasdi menyampaikan apresiasi atas cara para guru menyampaikan aspirasi secara santun dan bermartabat. Ia juga berterima kasih atas kontribusi guru swasta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan Purbalingga yang akhlakul karimah.

Aspirasi guru swasta dibahas bersama DPRD

Bupati mengatakan aspirasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan Pasal 131 huruf a RUU Nomor 5 Tahun 2014, akan dibahas bersama Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Pembahasan itu diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengawal kepentingan PGSI Kabupaten Purbalingga sebelum aspirasi disampaikan ke pemerintah pusat.

Menurut Tasdi, DPRD akan memfasilitasi perwakilan PGIN atau PGSI Purbalingga untuk bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau komisi yang membidangi kepegawaian. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah lanjutan atas aspirasi para guru swasta.

PGIN dorong revisi aturan pengangkatan PNS

Sebelumnya, Ketua PGIN Moh. Tri Widodo, S.Pd.I, menyampaikan rekomendasi revisi UU ASN, khususnya Pasal 131 poin 1 dan poin 3. Usulan itu diajukan untuk memperjuangkan nasib guru swasta agar dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Tri Widodo menjelaskan, aturan yang berlaku saat ini hanya memungkinkan guru honorer yang bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi PNS. Karena itu, PGIN mendorong agar poin 1 juga mencakup guru yang terus-menerus bekerja di lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat.

Selain itu, PGIN mengusulkan agar pengangkatan tersebut tidak dibatasi usia. Usulan mengenai cakupan guru dan batas usia itu menjadi pokok aspirasi yang akan dibawa dalam koordinasi antara perwakilan guru swasta, DPRD Kabupaten Purbalingga, dan pemerintah pusat.

Baca berita lain di Purbalingga