Tambang Belum Berizin di Pancur Diminta Berhenti

Dua tambang belum berizin di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Jepara, diminta menghentikan sementara aktivitasnya. Temuan itu disampaikan setelah tim gabungan melakukan inspeksi pada Selasa (7/7/2026). Salah satu lokasi masih beroperasi dengan enam unit ekskavator, sedangkan dua sumber mata air terbuka di area galian. Pemeriksaan tersebut juga menjadi dasar penertiban kegiatan pertambangan di wilayah itu.

Inspeksi dilakukan Tim Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Jepara bersama DLH, Dinas PUPR, BPKAD, Diskominfo, Dishub, Polres Jepara, Kecamatan Mayong, serta pemerintah desa setempat.

Tambang Belum Berizin dan Mata Air Diperiksa

Lokasi pertama berada di Dukuh Bomo dan disebut milik pria berinisial N. Kepala Bidang P4LH DLH Jepara Akhmad Nafe’ Sutejo mengatakan aktivitas penambangan masih berlangsung ketika pemeriksaan dilakukan. Material yang diambil berupa tanah urug dan batuan andesit.

“Di lokasi itu masih ada aktivitas penambangan dan belum ada perizinan yang ditempuh,” ujar Nafe’. Pemeriksaan mencatat sekitar satu hektare lahan telah digali. Dua sumber mata air di area tersebut ikut terbuka dan air terus keluar dari bekas galian.

Karena proses perizinan belum ditempuh, pelaku usaha diminta menghentikan kegiatan sampai seluruh izin dipenuhi. Kendaraan pengangkut material juga masih ditemukan membawa muatan berlebih. Pelaku usaha diminta membuat pembukuan harian atas material yang telah diambil. Ketentuan itu berlaku selama kegiatan Tambang Belum Berizin belum memenuhi persyaratan.

Lokasi Kedua Wajib Laporkan Material

Lokasi kedua berada di Dukuh Sukorejo dan disebut milik pria berinisial B. Tim tidak menemukan aktivitas penambangan maupun pekerja saat pemeriksaan, tetapi dua unit ekskavator masih berada di area tersebut. Material yang ditemukan berupa batu andesit.

Berdasarkan keterangan warga, penambangan di lokasi itu telah berlangsung sekitar sebulan. Lahan yang telah ditambang diperkirakan seluas 300 meter persegi. Lokasi tersebut juga belum memiliki izin sehingga kegiatan diminta dihentikan.

Pelaku usaha diwajibkan melaporkan volume material yang telah diambil kepada BPKAD dan memenuhi pembayaran pajak MBLB. “Seluruh material yang sudah diambil harus dilaporkan, dan kewajiban pajaknya juga harus diselesaikan,” kata Nafe’.

Tim juga mencatat akses menuju lokasi kedua melewati jalan tambang milik perusahaan lain. Berdasarkan tata ruang, area penambangan itu berada di kawasan peruntukan perkebunan. Pemeriksaan di Pancur menjadi bagian dari rangkaian pengawasan pertambangan di Kabupaten Jepara.

Baca berita lain di Jepara