Pemkab Rembang Percepat Pengalihan Jalur Tambang Sale

Pemkab Rembang mempercepat pengalihan jalur tambang di Kecamatan Sale untuk menata aktivitas pertambangan dan mengurangi dampak lalu lintas angkutan tambang terhadap masyarakat. Jalur alternatif yang disiapkan membentang sekitar 10 kilometer dari Dukuh Terongan, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, hingga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan, mengatakan pengalihan jalur tambang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, Bupati Rembang telah mengarahkan percepatan proses tersebut.

Jalur alternatif pengalihan jalur tambang disiapkan

“Bupati sudah memberikan arahan kepada kami untuk mempercepat proses pengalihan jalur tambang. Jalur yang selama ini dikenal masyarakat sebagai jalur Gaza nantinya akan dialihkan ke jalur alternatif yang sedang disiapkan,” ujar Taufik, Senin (15/6).

Rencana itu diarahkan melalui pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi akses angkutan hasil tambang. Pemkab Rembang telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan sejak awal 2026 terkait proses pengalihan jalur tersebut.

Salah satu mekanisme yang ditempuh ialah Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH). Namun, proses administrasi melalui skema itu bisa mencapai dua tahun atau lebih karena harus melewati berbagai tahapan.

Pemkab mencari mekanisme yang lebih cepat

Pemkab Rembang bersama asosiasi tambang, Perhutani KPH Kebonharjo, dan DPUTaru masih mencari mekanisme alternatif yang memungkinkan penggunaan jalur lebih cepat. Opsi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema lain juga sedang dibahas bersama Perhutani dan instansi terkait.

“Intinya kami sedang mencari mekanisme terbaik dan tercepat agar pengalihan lalu lintas tambang bisa segera terealisasi. Harapannya, aktivitas kendaraan tambang tidak lagi banyak melewati jalur yang saat ini dikeluhkan masyarakat,” kata Taufik.

Jika mekanisme pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai rencana, jalur alternatif berpotensi mulai digunakan tahun ini. Pembangunan dan penataan jalur selanjutnya tetap menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru).

Baca berita lain di Rembang