Penertiban APK Pemilu Dimulai Bawaslu Batang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang mulai melakukan penertiban APK Pemilu 2024 yang masih terpasang di sejumlah titik pada Kamis (16/11/2023). Penertiban berlangsung di Jalan Pantura Kabupaten Batang dan menyasar spanduk serta baliho yang memuat unsur kampanye.

Ketua Bawaslu Batang Mabrur mengatakan penertiban dilakukan untuk mencegah temuan atau laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Ia menyebut kegiatan tersebut berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 2017.

Penertiban APK menyasar jalan utama

Aturan itu mengatur bahwa setelah Daftar Calon Tetap (DCT) diumumkan, calon legislatif dan partai politik mendapat jeda 25 hari sebelum boleh melakukan kampanye. Dalam materi yang disampaikan Bawaslu Batang, pengumuman DCT disebut dilakukan pada 4 November 2024. Kampanye kemudian dinyatakan baru boleh berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Penertiban di Kabupaten Batang dimulai pada hari itu dan berlangsung sampai 16 November 2023. Kegiatan tersebut melibatkan Bawaslu Batang, Kodim 0736 Batang, Polres Batang, serta Satpol PP Kabupaten Batang. Mabrur menegaskan penertiban dilakukan tanpa pandang bulu. Seluruh spanduk dan baliho yang menjadi sasaran dicopot dan diamankan karena masih terpajang setelah tanggal kesepakatan berlalu.

Pada hari pertama, tim gabungan menyasar jalan protokol atau jalan utama. Penertiban APK di jalan sekunder dan tersier, seperti gang, dilakukan oleh Panwascam. Sebelum penertiban, Bawaslu mengaku telah beberapa kali menyampaikan imbauan kepada peserta pemilu. Sekitar sebulan sebelumnya, peserta pemilu dan tim kampanye juga telah diundang untuk menerima penjelasan mengenai aturan kampanye.

Sanksi bagi peserta yang tetap memasang APK

Bawaslu Batang mengingatkan, apabila pada 17 hingga 27 November masih ada peserta pemilu atau partai politik yang tetap memasang APS dan APK, tindakan itu akan dijadikan temuan pelanggaran kampanye sebelum masa kampanye. Ketentuan tersebut mengikuti Instruksi Bawaslu RI.

Untuk dugaan pelanggaran administratif kampanye sebelum masa kampanye yang terbukti, sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Bentuknya mulai dari teguran tertulis, surat peringatan, ancaman tidak diikutkan dalam suatu tahapan pemilu, hingga sanksi paling berat berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu.

Baca berita lain di Batang