Fakta Kunci
Data pemilih di Kabupaten Purbalingga dijamin Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2024 berlangsung. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Purbalingga, Catur Sigit Prasetyo, menyampaikan hal itu di Kantor KPU Purbalingga, Jumat (24/2).
Proses coklit dilakukan oleh 2.959 Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tersebar di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU RI per Desember 2022, terdapat 776.013 warga di Purbalingga yang akan didatangi Pantarlih.
Data pemilih dijaga melalui pakta integritas
Catur mengatakan seluruh panitia telah dibekali ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022 dalam bimbingan teknis. Ketentuan itu mengikat Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama menjalankan tahapan coklit.
“Ada pakta integritas sehingga data tidak boleh disebarluaskan, jika ada yang menanyakan nanti akan diarahkan ke KPU dan hanya data agregat atau by number yang boleh dipublikasikan,” ujarnya.
Coklit berlangsung dari rumah ke rumah
Coklit dilakukan dari rumah ke rumah sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Hasilnya dilaporkan setiap 10 hari untuk menjaga keakuratan dan kerahasiaan data pemilih.
“KPU harus memiliki data yang valid yang tercantum di KTP atau KK bukan berdasarkan domisili,” kata Catur.
Baca berita lain di Purbalingga