SPM Yogyakarta Capai 100 Persen

Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, untuk mempelajari penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Selasa (6/5). Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyampaikan bahwa SPM Yogyakarta telah mencapai 100 persen.

Wawan mengatakan capaian tersebut didukung kolaborasi perangkat daerah, peran masyarakat, serta pemantauan dan validasi yang dilakukan secara konsisten. Ia juga membuka peluang berbagi praktik baik dan kerja sama antarperangkat daerah untuk pendampingan teknis.

SPM Yogyakarta dan peran pelajar luar daerah

Wawan menyoroti kontribusi mahasiswa dan pelajar dari luar daerah, termasuk Kalimantan Utara, dalam dinamika pembangunan sosial di Kota Yogyakarta. Menurut dia, mereka dapat dilatih menjadi wirausahawan muda maupun duta pembangunan sosial yang membawa pengalaman dari Yogyakarta ke daerah asalnya.

Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Sanud menjelaskan, pemenuhan SPM di Tarakan saat ini mencapai 97,57 persen. Pemerintah Kota Tarakan ingin mempelajari strategi Yogyakarta untuk mencapai angka maksimal 100 persen. Ia berharap kunjungan tersebut dapat dilanjutkan melalui kerja sama konkret, termasuk bimbingan teknis dari organisasi perangkat daerah pengampu di Yogyakarta.

Strategi kesehatan dan pendidikan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr. Riska Novriana, menjelaskan bahwa pencapaian indikator SPM bidang kesehatan dilakukan antara lain dengan melibatkan kader pendamping ibu hamil di setiap RW. Data juga divalidasi secara berkala oleh kader dan Puskesmas. Ia menegaskan bahwa SPM merupakan pelayanan minimal yang harus dipenuhi bagi seluruh ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan.

Di bidang pendidikan, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Agus Trimadi menyebut strategi yang digunakan mencakup optimalisasi pembiayaan, sarana-prasarana, dan kebutuhan guru. Jaminan pendidikan daerah turut diarahkan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Data anak yang tidak sekolah digali hingga tingkat kelurahan untuk ditindaklanjuti melalui pendampingan kejar paket, intervensi sosial, pelatihan keterampilan, atau penciptaan lapangan kerja baru bagi usia 15–25 tahun yang tidak sekolah dan tidak bekerja.

Baca berita lain di Yogyakarta